Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lippo Karawaci (LPKR) Dukung Perpanjangan Insentif PPN Properti, Target Naik Nih!

Kebijakan insentif PPN properti akan memperkuat pasar properti bertumbuh.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 05 Desember 2021  |  14:04 WIB
CEO PT Lippo Karawaci Tbk. John Riady memberikan penjelasan saat halalbihalal dengan media, di Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
CEO PT Lippo Karawaci Tbk. John Riady memberikan penjelasan saat halalbihalal dengan media, di Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mendukung keputusan Bank Indonesia agar kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) bisa dilanjutkan hingga akhir 2022 mendatang.

CEO Lippo Karawaci John Riady menyambut baik usulan tersebut karena terbukti membuat penjualan properti meningkat. Menurutnya berkat insentif PPN properti, industri yang sebelumnya diprediksi lesu justru memiliki prospek yang cukup cerah untuk memetik pertumbuhan berkesinambungan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang kuartal II-2021 sektor properti mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,82 persem. Angka tersebut menjadi kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode ini yang mencapai 7,07 persen.

“Kebijakan insentif PPN properti akan memperkuat pasar properti bertumbuh,” katanya dalam keterangan resmi dikutip Minggu (5/12/2021).

Tahun depan, LPKR menargetkan marketing sales atau prapenjualan hingga Rp5,2 triliun, atau naik dibanding target tahun ini yang sekitar Rp4,7 triliun. 

Sebagaimana diketahui usulan Bank Indonesia didasari kebijakan pro growth yang diusung pemerintah. Program itu merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong roda perekonomian kembali berjalan pasca-pandemi Covid-19.

"Kebijakan moneter kita masih pro growth khususnya makro prudensial. Kita masih harus bersinergi dengan banyak pihak seperti pemerintah kita berharap pemerintah masih akan menanggung insentif uang muka 0 persen PPN properti. Mudah-mudahan masih akan ditanggung pemerintah," ujar Asisten Gubernur BI Juda Agung dalam webinar Bank Indonesia Bersama Masyarakat di Jakarta (2/12/2021).

Dia mengatakan Bank Indonesia belum akan melakukan pengetatan atau stabilisasi kebijakan sehingga akan akomodatif dalam kebijakan counter cyclical buffer yang masih nol.

"Kebijakan dari BI masih pro growth atau longgar dan ini akan terus dijaga sampai akhir tahun depan. Masih akan ada berbagai insentif yang akan kami berikan untuk mempercepat pembiayaan ke masyarakat dan menggerakkan ekonomi," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

penjualan properti lippo karawaci insentif fiskal john riady
Editor : Farid Firdaus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top