Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mematok pemasukan dividen dari BUMN mencapai Rp30 triliun pada 2021. Hal itu terungkap dalam Buku Nota Keungan dan RAPBN Tahun Anggaran 2022.
Dalam buku tersebut, disebutkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN berupa dividen dan pendapatan dari KND lainnya.
"Pendapatan dari dividen BUMN merupakan kontributor utama, sedangkan pendapatan dari KND lainnya dari surplus lembaga antara lain sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat tidak tetap," seperti dikutip dari Buku Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).
Pada periode 2017–2020 pendapatan dari dividen BUMN tumbuh dengan rata-rata 0,5 persen tiap tahunnya. Perkembangan negatif terjadi di tahun 2020 dimana kinerja BUMN mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Pada tahun 2021, realisasi pendapatan KND diproyeksikan mencapai Rp30.011,2 miliar (Rp30 triliun) atau turun 54,6 persen dari tahun 2020.
Baca Juga
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah BUMN yang menyetorkan dividennya serta penurunan jumlah setoran dividen BUMN karena turunnya kinerja keuangan pada tahun buku 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, pada tahun 2021 tidak terdapat setoran dari sisa surplus BI, sedangkan pada tahun 2020 terdapat setoran sisa surplus BI sebesar Rp21.481,6 miliar (Rp21,48 triliun).
Pendapatan KND pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp35.606,4 miliar (Rp35,6 triliun) yang terdiri dari bagian pemerintah atas laba BUMN Perbankan Rp19.637,0 miliar (Rp19,64 triliun) dan bagian pemerintah atas Laba BUMN nonperbankan sebesar Rp15.969,4 miliar (Rp15,97 triliun).
Pendapatan KND ini tumbuh 18,6 persen dibandingkan outlook tahun 2021. Peningkatan ini telah memperhitungkan kinerja BUMN di tahun 2021 dan perbaikan portofolio BUMN melalui restrukturisasi korporasi.
