Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan menengah disebut membutuhkan sejumlah dukungan dalam mengakses pembiayaan melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Pengamat pasar modal, Dipo Satria Ramli, mengatakan bahwa salah satu hambatan perusahaan menengah dalam melakukan IPO adalah persoalan biaya yang disebut mencapai kisaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Selain itu, persyaratan administratif juga membuat perusahaan menengah cukup kesulitan untuk melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Perusahaan menengah sering kali terhalang oleh biaya yang sangat besar dan persyaratan yang ketat untuk memenuhi standar yang ada di papan utama pasar modal,” ujar Dipo saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, peraturan yang berlaku seringkali mengacu pada standar papan utama yang ditujukan bagi perusahaan dengan kapitalisasi pasar (market cap) besar. Hal ini dinilai berbeda dengan karakteristik perusahaan menengah, yang memerlukan kelenturan regulasi untuk bisa masuk ke pasar modal.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Frensidy, praktisi pasar modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai perusahaan menengah juga membutuhkan dukungan dari investor institusi.
Baca Juga
Pasalnya, meskipun secara mayoritas pasar modal Indonesia didominasi oleh ritel, investor besar tetap berperan dalam menentukan arah pasar.
“Oleh karena itu, penting untuk mendukung perusahaan-perusahaan menengah agar dapat menggandeng konglomerat besar yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga harga saham,” pungkasnya.
Budi juga menyatakan bahwa komitmen dari pemegang saham pengendali (PSP) berperan penting dalam menjaga stabilitas harga saham, sekaligus memberikan kepercayaan lebih bagi investor ritel dalam berinvestasi.
Pada awal Juli 2025, Kementerian UMKM mengungkapkan adanya potensi IPO dari sekitar 59 entitas usaha menengah. Sesuai ketentuan BEI, usaha menengah diklasifikasikan sebagai perusahaan beraset Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan saat ini seluruh entitas masih dalam tahap seleksi, sehingga jumlah tersebut bersifat dinamis.
“Kalau sekarang itu sudah ada 59, tetapi diseleksi lagi nanti,” ujarnya saat menyambangi Gedung BEI, Jakarta, pada 8 Juli 2025.
Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa sampai dengan 8 Agustus 2025, terdapat tujuh perusahaan di dalam pipeline proses pencatatan saham.
Dari tujuh perusahaan tersebut, empat di antaranya masuk kategori aset skala menengah dengan nilai Rp50 miliar – Rp250 miliar. Adapun tiga perusahaan lainnya masuk kelompok aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.
_______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
