Bisnis.com,JAKARTA — Porsi kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan terus menyusut dari posisi akhir 2019.
Berdasarkan Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dikutip, Selasa (24/3/2020), mengungkapkan total nilai kepemilikan asing dalam surat berharga negara (SBN) rupiah yang dapat diperdagangkan senilai Rp959,30 triliun per 20 Maret 2020. Jumlah itu menciut dari Rp1.061,86 triliun pada 31 Desember 2019 atau membukukan net sell Rp102,56 triliun.
Dari sisi persentase, kepemilikan asing di surat utang negara (SUN) turun dari 45,58 persen pada akhir Desember 2019 menjadi 39,41 persen per 20 Maret 2020. Sementara itu, porsi kepemilikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN) naik dari 5,86 persen akhir tahun lalu menjadi 6,92 persen.
Dengan demikian, total porsi kepemilikan asing dalam SBN yang dapat diperdangkan sebesar 34,11 persen per 20 Maret 2020 atau turun dari 38,57 persen akhir 2019.
Dalam riset hariannya, Selasa (24/3/2020), Associate Direktur of Research and Investment Pilarmas Sekuritas Maximilianus Nico Demus menuliskan pasar obligasi kembali mengalami tekanan jual pada perdagangan awal pekan ini. Dalam waktu yang singkat, capital outflow kembali menjadi perhatian dan keluar dalam jumlah yang cukup besar.
“Capital outflow yang keluar dari pasar obligasi inilah salah satu faktor penekan rupiah yang membuat rupiah melemah hingga yang terdalam,” jelasnya.
Baca Juga
Maximilianus mengatakan potensi pelemahan rupiah masih akan terus berlanjut apabila situasi dan kondisi saat ini tidak berubah. Selama dana mengalir keluar, rupiah akan terus mengalami pelemahan.
Dia berharap pada lelang, Selasa (24/3/2020), akan ada total penawaran yang masuk di atas Rp30 triliun. Hal itu akan menjadi indikasi pelaku pasar dan investor masih optimistis dengan pasar Indonesia.
“Pergerakan pasar obligasi akan terlihat setelah lelang usai yang dilakukan hari ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, SBSN yang akan dilelang, Selasa (24/3/2020), adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk). Target indikatif dari lelang tersebut senilai Rp7 triliun.
