Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkeu Minta Pasar Modal Dukung Program Pembangunan Pemerintah

Pasar modal diharapkan dapat mendukung program pembangunan pemerintah. Inovasi kebijakan dan pendalaman pasar modal menjadi beberapa upaya yang dapat dilakukan. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan dalam Penutupan Perdagagan Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 di Mainhall BEI, Senin (30/12/2019)./Bisnis-Hery Trianto
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan dalam Penutupan Perdagagan Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 di Mainhall BEI, Senin (30/12/2019)./Bisnis-Hery Trianto

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar modal diharapkan dapat mendukung program pembangunan pemerintah. Inovasi kebijakan dan pendalaman pasar modal menjadi beberapa upaya yang dapat dilakukan. 

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam Acara Penutupan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Senin (30/12/2019).

Menurutnya, para pelaku pasar modal dapat terlibat pada seluruh rencana prioritas pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pada program pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemerintah tidak hanya membutuhkan kebijakan dan eksperimen yang mumpuni, tetapi juga dana yang cukup besar agar kebijakan yang dihasilkan dapat optimal. 

"Program-program seperti kartu pra kerja, kebijakan pendidikan dan vokasi yang dirancang juga membutuhkan pendanaan. Di sini lah para pelaku pasar modal bisa turut terlibat," ungkapnya.

Pada sisi pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus melakukan pembangunan sarana prasarana pendukung yang maju dan dapat diandalkan. Pembangunan tersebut akan menghasilkan konektivitas yang lebih optimal antara satu daerah dan daerah yang lain. 

Oleh karena itu, proyek-proyek tersebut memerlukan pembiayaan dari beragam sumber. Upaya pendalaman instrumen dalam pasar modal, lanjut Sri Mulyani, menjadi sangat penting. 

Lebih lanjut, ia berharap para pelaku pasar modal dapat mendukung seluruh program pembangunan pemerintah baik dari sisi program kerja maupun inovasi dalam regulasi dan instrumen pembiayaan. 

Kementerian Keuangan sebagai otoritas pengelola kebijakan fiskal akan siap berkoordinasi untuk menghasilkan bauran kebijakan yang optimal dan dapat mendorong lebih banyak investasi ke Indonesia. 

"Saat ini kami sedang menggodok dua omnibus law, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Melalui kebijakan ini, diharapkan iklim investasi Indonesia akan semakin baik sehingga memunculkan perusahaan-perusahaan besar yang dapat secara organik maupun non-organik masuk ke pasar modal. Hal ini akan menciptakan banyak alternatif bagi investor," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper