Polemik Laporan Keuangan Garuda Indonesia, Siapa Penyokong Mahata?

Polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terkait kerja sama dengan Mahata Aero Teknologi berbuntut panjang. Pada Rabu (8/5/2019), maskapai pelat merah itu menggelar paparan publik insidentil.
Muhammad Ridwan, M. Nurhadi Pratomo, Maftuh Ihsan & Hery Trianto | 09 Mei 2019 15:32 WIB
Sebuah pesawat udara terbang melintas di atas jalan raya saat bersiap mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (14/1/2019). - ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Mahata Aero Teknologi di Prosperity Tower, kawasan SCBD lot 28, Jakarta Selatan tampak sepi. Tidak terlihat adanya kesibukan para pegawai perusahaan tersebut.

Saat memasuki kantor yang berada di lantai 9 itu, hanya ada 2 orang di meja resepsionis. Keduanya hanya diam dan tidak menggubris kedatangan Bisnis.

Ketika Bisnis menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan jajaran direksi Mahata, salah satu dari mereka kemudian memanggil Admin Sekretaris Mahata Aero Teknologi Yasmin Shabri dari dalam ruangan kantor.

Sejenak kemudian, Yasmin muncul dan menjelaskan bahwa para direksi sedang tidak berada di kantor, termasuk Direktur Utama (Dirut) Mahata Muhammad Fitriansyah.

“Pak Fitriansyah sedang umrah. Paling satu pekan lagi [baru kembali],” ujarnya, Selasa (7/5/2019).

Teknisi beraktivitas di dekat pesawat Boeing 737 Max 8 milik Garuda Indonesia, di Garuda Maintenance Facility AeroAsia, bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (13/3/2019)./Reuters-Willy Kurniawan

Saat ditanya lebih lanjut tentang nama-nama susunan jajaran direksi dan komisaris lainnya yang diberikan oleh manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Yasmin mengaku tidak mengetahui nama-nama itu.

Nama Mahata memang tengah naik daun karena terkait dengan polemik laporan keuangan Garuda Indonesia. Hal ini bermula dari kerja sama penyediaan layanan konektivitas senilai US$239,94 juta yang diteken Garuda dengan Mahata pada 31 Oktober 2018.

Garuda mencatatkan nilai kerja sama itu dalam pos pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan tahun buku 2018. Dengan pencatatan itu, maskapai pelat merah ini pun membukukan laba.

Namun, menurut salah satu pemegang saham, nilai kerja sama itu tidak seharusnya dimasukkan ke dalam pos pendapatan lain-lain karena tidak ada uang yang dibayarkan atau statusnya masih piutang.

Berselang sehari setelah kedatangan Bisnis, Mahata tiba-tiba mengeluarkan press release yang menjelaskan mengenai perusahaan yang didirikan pada 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar tersebut.

Thomas Widodo, yang mengaku sebagai Direktur Mahata Aero Teknologi, menjelaskan dua alasan yang mendorong Mahata berani menandatangani kerja sama dengan konsekuensi mencatat utang US$239 juta kepada Garuda dalam periode 15 tahun ke depan.

Pertama, dalam hitung-hitungan konservatif Mahata, model bisnis ini dalam 15 tahun ke depan akan menghasilkan pendapatan tidak kurang dari US$1,5 miliar.

“Kami sebetulnya cukup pede dengan angka yang di Laporan Keuangan Garuda [tahun buku 2018] dengan konsep-konsep yang sudah kita perhitungkan, tentu saja. Secara pembukuan accounting juga sudah diperkenankan,” paparnya, Rabu (8/5).

Kedua, di belakang Mahata ada beberapa mother vessel yang siap mendukung, salah satunya dari Uni Emirat Arab (UEA) yang siap mengucurkan dana sebesar US$21 juta pada 2019. Dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur digital di 10 pesawat Citilink.

“Seberapa yakin kami bisa make money? Cuma satu cara, prove it. Kami percaya ini bisa, walaupun kendalanya banyak,” tegasnya.

Tetapi, ternyata nama Thomas tidak masuk dalam jajaran direksi Mahata seperti yang dilaporkan manajemen Garuda Indonesia ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. saat menggelar paparan publik di Hanggar 4 Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (8/5/2019)/Bisnis-Muhammad Ridwan

Dalam laporan dari Garuda, selain Muhammad Fitriansyah, ada tiga nama lain yang menjabat sebagai direktur, yaitu Yugo Irwan Budiyanto, Junirzan Murdian, dan Edward Sidharta Jayasubrata. Sementara itu, posisi komisaris dijabat oleh Hendro Prasetyo.

Ketika Bisnis mengonfirmasi kejanggalan ini kepada Thomas, dia mengakui bahwa itu adalah pernyataan darinya dalam kapasitas mewakili Dirut Mahata. Namun, dia mengaku tidak membuat rilis tersebut.

Statement ini bukan saya yang buat. Dalam meeting dan ada saya yang mewakili pak Firmansyah,” ujarnya melalui pesan Whatsapp.

Pesan ini juga terlihat janggal karena Thomas salah menulis nama Dirut Mahata Muhammad Fitriansyah. Terkait dengan namanya yang tidak terdapat dalam jajaran direksi, Thomas menolak memberikan komentar.

Perusahaan Investasi
Lebih lanjut, Bisnis pun mendapatkan informasi bahwa salah satu pengusaha yang berada di belakang Mahata Aero adalah M. Hadi Bil’id. Dia adalah Presiden Direktur Valco Corporation, yang merupakan perusahaan investasi di bidang energi, Sumber Daya Alam (SDA), serta pertanian.

Kepada Bisnis, Hadi mengaku bahwa saat ini, dia menjabat sebagai Komisaris Utama Mahata Aero berdasarkan akta perusahaan terbaru. Selain itu, anaknya yaitu Abdul Mujib Mufarrih Hadi, saat ini merupakan salah satu direktur di perusahaan itu.

Terkait dengan polemik ini, Hadi menjelaskan bahwa Mahata Aero merupakan perusahaan rintisan yang memiliki model bisnis berbeda dibandingkan dengan perusahaan biasa. Mahata, sambungnya, menyerupai perusahaan private equity yang menghimpun berbagai kompetensi untuk mengerjakan proyek Garuda.

Sebagai contoh, untuk penyediaan wi-fi, pihaknya menggandeng Inmarsat, perusahaan komunikasi satelit ternama di dunia.

“Keberhasilan Mahata Aero masuk ke Garuda prosesnya juga normal, tidak ada orang di belakang. Kami presentasi, karena sebelumnya Garuda memang mengerjakan bisnis inflight-nya sendiri,” paparnya kepada Bisnis, Rabu (8/5).

Di tempat terpisah, Garuda tetap yakin akan mendapatkan biaya kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dari Mahata.

Biaya kompensasi yang ditagihkan kepada Mahata terdiri atas US$92,94 juta untuk 103 pesawat Garuda, US$39 juta untuk 50 pesawat Citilink, dan US$30 juta untuk 50 pesawat Sriwijaya Air. Selain itu, biaya kompensasi atas hak pengelolaan layanan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten mencapai US$80 juta untuk 99 pesawat Garuda.

Pesawat Sriwijaya Air berada di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (8/3/2019)./ANTARA-Fikri Yusuf

Dalam paparan publik insidentil yang diselenggarakan kemarin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal mengatakan tidak khawatir untuk melakukan transaksi dengan perusahaan rintisan yang masih berumur belia. Dia menegaskan Garuda telah memiliki kepastian kontrak dengan Mahata.

“Walau kontrak diputus ekstrem oleh keduanya, hak tagih tidak hilang atas US$240 juta itu,” ucap Fuad.

Hingga akhir kuartal I/2019, tuturnya, emiten berkode saham GIAA tersebut masih belum mendapatkan sepeser pun bayaran atas perjanjian kerja sama tersebut dari Mahata. Namun, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Mahata terkait hal ini.

Garuda juga membantah bahwa transaksi itu merupakan aksi window dressing untuk memoles kinerja perusahaan karena laporan keuangan tahun buku 2018 dirilis pada akhir Maret 2019 dan harga saham GIAA telah melonjak sebelumnya.

Akuntan Profesional RNA 99 Deny Poerhadiyanto menjelaskan Garuda sudah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 23. Selain itu, laporan keuangan itu sudah mendapat persetujuan dari sebagian besar pemegang saham.

Dia menilai polemik ini tidak terkait dengan isu akuntansi, tetapi lebih kepada mempertanyakan dasar keyakinan manajemen Garuda terhadap Mahata Aero Teknologi.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
garuda indonesia

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup