Bisnis.com, JAKARTA — Hanson Group berencana masuk ke bisnis jalan tol dengan menginisiasi proyek tol Serpong –Maja 30 km dengan estimasi investasi Rp5 triliun.
Benny Tjokrosaputro, Chairman Hanson Group, mengatakan bahwa saat ini konsultan atas proyek tersebut sudah mulai bekerja. Hanson menunjuk PT Bina Karya untuk melakukan studi sebelum mengajukannya sebagai prakarsa kepada Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR.
Benny mengatakan, Hanson Group mengajukan prakarsa tersebut melalui salah satu perusahaan di bawah group Hanson yang merupakan sister company dari PT Hanson International Tbk. atau MYRX. Hanson menggandeng salah satu BUMN sebagai mitra pemrakarsa.
Dirinya enggan mengungkapkan identitas mitra BUMN yang dimaksud, tetapi dirinya mengindikasikan bahwa BUMN tersebut merupakan pemain besar jalan tol. Rencananya, Hanson hanya akan mengambil porsi saham minoritas.
Hanson masih harus melewati proses yang panjang sebelum mulai merealisasikan konstruksi tol tersebut. Setelah mengajukan prakarsa dan disetujui, konsorsium Hanson masih harus mengikuti tender untuk bersaing dengan pihak lain yang juga berminat atas proyek tersebut.
“Hanson sebetulnya bukan fokus di infrastruktur, melainkan properti. Kita tertarik masuk karena tanah kita di sana. Bahkan kalau kita kalah pun [saat lelang] yang bikin tol orang lain, kita tidak apa-apa, yang penting kan real estate kita ada tolnya,” katanya, Rabu (7/3/2018).
Benny mengatakan, selagi proses masih berjalan dan belum ada kepastian kelanjutannya, pihaknya belum menuntaskan rencana pembentukan join venture badan usaha jalan tol (BUJT) dan komposisi saham kedua pihak.
Dirinya optisitis mampu membiayai kebutuhan investasi proyek tersebut dengan mengandalkan 30% ekuitas dan sisanya dari pembiayaan pihak ketiga. Bila berjalan lancar, proyek ini bisa dimulai tahun depan dengan masa konstruksi ditargetkan 2 tahun.
Benny mengatakan, tol tersebut tidak terhubung dengan tol lain yang sudah ada saat ini. Namun, tol tersebut akan terhubung dengan ruas tol lain yang sudah ada dalam rencana pengembangan pemerintah.
