Bisnis.com, JAKARTA — Cita-cita Indonesia untuk memiliki super holding BUMN seperti Temasek atau Kazanah Berhad milik pemerintah Malaysia tak lama lagi akan segera terwujud. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bakal meluncur pada 24 Februari 2025 mendatang.
Ide badan investasi ini sebenarnya sempat dilontarkan oleh Soemitro Djojohadikusumo, saat menjabat menteri pada era Presiden ke-2 RI Soeharto. Namun, ditolak oleh pemimpin rezim Orde Baru itu.
Nama Danantara tiba-tiba muncul kembali ke publik setelah Presiden Prabowo melantik Muliaman D. Hadad sebagai penjabat Kepala BPI Danantara. Pelantikan itu berlangsung pada 22 Oktober 2024 atau 2 hari setelah Presiden Prabowo resmi berkantor di Istana Negara, Jakarta.
BPI Danantara masih wacana hingga Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menginjak usia 100 hari, tepat pada 28 Januari 2025. Alasannya, hingga saat itu, BPI Danantara belum punya dasar hukum dan organ yang definitif meski sudah menunjuk Muliaman D. Hadad.
Kemudian, kejutan datang pada Sabtu, 1 Februari 2025. Akhir pekan itu menjadi momentum penting bagi kelahiran BPI Danantara karena pemerintah dan Komisi VI DPR menyepakati draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Persetujuan tingkat I DPR itu menjadi lampu hijau agar RUU BUMN dapat disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Hanya berselang 3 hari, DPR RI menggelar Sidang Paripurna pengambilan keputusan RUU BUMN pada 4 Februari 2025. Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RUU BUMN disahkan menjadi UU.
Baca Juga
Sesaat setelah pimpinan DPR ketok palu, Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa amandemen UU BUMN itu menjadi dasar hukum terbentuknya BPI Danantara.
“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Erick di gedung DPR, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Tranformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Dalam perkambangan terkini, Presiden Prabowo memastikan peluncuran BPI Danantara akan dilakukan pada Senin 24 Februari 2025 Mendatang. Badan baru itu disebut bakal memiliki dana kelolaan hingga Rp14.715 triliun.
Nilai fantastis tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan paparan secara daring dalam forum World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025 lalu.
Ketua Umum Partai Gerinda itu menyebut BPI Danantara memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per Dolar AS).
“Kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari US$900 miliar asset under management,” katanya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun.
Ke depan, lanjut Prabowo, Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain. Semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
“Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” pungkas Prabowo.
Aset Danantara Lebih Besar dari Temasek dan Kazanah Berhad
Jika mengacu pada nilai dana kelolaan Danantara yang disebut Prabowo mencapai Rp14.715 triliun, maka jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan nilai portofolio Temasek. Holding BUMN Singapura itu tercatat memiliki total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini setara dengan Rp4.610,99 triliun (asumsi kurs Rp11.853 per dolar Singapura).
Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.
Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini superholding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.
“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).
Dia menyampaikan bahwa Kementerian BUMN saat ini terus melakukan kajian bersama para ahli agar pembentukan superholding dapat berjalan secara efektif.
Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek dan Khazanah.
Sebab, dari sisi nilai portofolio aset, angka konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan kedua entitas tersebut. Namun, dia memandang perusahaan pelat merah belum cukup optimal menghasilkan keuntungan.
“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” katanya beberapa bulan lalu.
Peleburan 7 BUMN dan Indonesia Investment Authority
Meski revisi Undang-Undang BUMN telah disahkan paripurna DPR awal Februari lalu, aturan turunan yang lebih teknis yang mengatur tata kelola dan konsolidasi BUMN ke Danantara baik itu berupa Perpres, Peraturan Pemerintah atau instruksi presiden belum diterbitkan.
Kendati begitu, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharudin Djenod pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa 7 BUMN dengan aset jumbo akan menjadi pilot project atau proyek percobaan lembaga baru ini.
Tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.
"Iya saya pikir tujuh itu yang mewakili seluruh BUMN dan itu menjadi istilahnya pilot project," ujar Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod, Selasa (19/11/2024).
Selain itu, Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad juga mengatakan Indonesia Investment Authority (INA) nantinya akan dilebur ke dalam BPI Danantara.
Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK ini menjelaskan bahwa nantinya Danantara menjadi lembaga khusus yang berada di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tugas untuk membantu mengelola aset-aset pemerintah di kementerian-kementerian.
“Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh Kementerian, lalu digabung menjadi satu. Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa. Nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait,” kata Muliaman di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).
Selain itu, dia menjelaskan bahwa nantinya keberadaan INA atau Indonesia sovereign wealth fund (SWF) dalam struktur Danantara bakal mendorong agar semua BUMN dapat berintegrasi ke dalam instansi tersebut dalam waktu dekat.
Belajar dari Skandal Megakorupsi 1MDB
Selain Khazanah Berhad yang didirikan pada 1993, Malaysia juga sempat memiliki badan investasi negara yang bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009 silam.
Pada tahun 2015, SWF milik negri jiran itu menjadi sumber skandal yang menghebohkan malaysia. Kala itu Najib Razak dituduh menggelapkan dana lebih dari RM 2,67 miliar atau setara US$700 juta dari 1MDB ke rekening bank pribadinya.
Tidakan ini dikecam oleh seluruh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang kemudian menuntut Najib untuk mundur dari jabatannya.
Hingga akhirnya pada Agustus 2022 lalu, Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun atas perannya dalam pusaran korupsi 1MDB yang merugikan negara miliaran dolar AS.
Najib Razak, yang menjabat sebagai PM Malaysia dari 2009 hingga 2018, dinyatakan bersalah dan divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan Kuala Lumpur setelah terbuki melakukan pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan dakwaan lainnya.
Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan, tetapi langkah terakhirnya untuk naik banding ditolak oleh panel lima hakim di Pengadilan Tinggi Malaysia.
Seiring dengan besarnya dana kelolaan BPI Danantara, pemerintah dalam hal ini perlu berhati-hati agar peristiwa skandal mega korupsi 1MDB yang melibatkan yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak itu tidak terjadi di Indonesia.
.jpg?w=300&h=221)
