Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rancangan ADHI Tangkap Peluang Anggaran Infrastruktur 2025

ADHI bersiap menghadapi kondisi pergeseran program prioritas pemerintah yang tecermin dalam anggaran infrastruktur pada 2025.
Rangkaian kereta light rapid transit (LRT) terparkir di Stasiun LRT Cibubur, Depok, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). Bisnis/Abdurachman
Rangkaian kereta light rapid transit (LRT) terparkir di Stasiun LRT Cibubur, Depok, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi melandainya anggaran infrastruktur pada 2025.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2025, pagu indikatif anggaran infrastruktur berada di rentang Rp404,2 triliun – Rp433,9 triliun. Nilai ini tak berbeda jauh dengan anggaran 2024 yakni Rp423,4 triliun. 

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan bahwa rencana pembangunan pemerintah merupakan salah satu faktor dalam industri konstruksi, khususnya pelat merah. Oleh karena itu, dengan tingkat pertumbuhan anggaran infrastruktur yang berpotensi turun, hal tersebut akan secara langsung berdampak bagi kinerja bisnis perusahaan konstruksi. 

“ADHI telah bersiap atas kondisi pergeseran program prioritas pemerintah yang tecermin pada alokasi anggaran ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024). 

Dia menyatakan bahwa perseroan akan mencoba memaksimalkan peluang konstruksi pada segmen lain, seperti BUMN, BUMD, swasta, pihak luar negeri, dan proyek pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Melalui diversifikasi usaha, lanjut dia, ADHI akan berupaya memaksimalkan peluang pada seluruh portofolio perusahaan untuk mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“ADHI akan memanfaatkan peluang pada portofolio bisnis yang dimiliki, seperti pada segmen manufaktur dan properti, layanan, serta segmen investasi dan konsesi,” tuturnya.

Di sisi lain, Adhi Karya telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun hingga semester I/2024. Kontrak tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Rozi menyampaikan bahwa sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan sampai dengan paruh pertama tahun ini didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tuturnya. 

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper