Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menyatakan telah menerima surat persiapan dari Erick Thohir terkait rencana penggabungan BUMN Karya.
Rencananya, Adhi Karya akan digabungkan dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Tiga BUMN Karya tersebut nantinya akan berfokus pada proyek konstruksi di sektor sumber daya air, rel, hingga kereta.
“Soal merger ini sudah dinyatakan oleh Pak Erick Thohir, kami memang sudah menerima surat persiapan tetapi masih sendiri-sendiri,” ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/4/2024) malam.
Entus menjelaskan saat ini perseroan sedang menghitung valuasi perusahaan. Namun, persiapan tersebut belum dilakukan bersama dengan Brantas Abipraya dan Nindya Karya.
“Jadi, kami menyiapkan valuasi sendirian saja. Kalau waktunya turun supaya segera kami masing-masing sudah punya valuasi dan nilai market yang wajar,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar rencana penggabungan BUMN Karya ini menerapkan skema holding. Dengan demikian, ADHI berpeluang menjadi induk holding lantaran memiliki ekuitas paling besar dibandingkan Brantas dan Nindya Karya.
Baca Juga
Sepanjang tahun lalu, ADHI memiliki total aset sebesar Rp40,49 triliun. Sementara itu, liabilitas perseroan tercatat mencapai Rp31,27 triliun dan ekuitas sebesar Rp9,21 triliun.
Selain ADHI, Kementerian BUMN akan menggabungkan PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Selanjutnya adalah penggabungan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
“Ini salah satu konsolidasi penyehatannya. Kami juga sudah mulai mengklasifikasi [BUMN] Karya ini menjadi pengelompokan-pengelompokan, supaya mereka bisa fokus pada tugasnya masing-masing,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3/2024).
Dia menjelaskan bahwa Hutama Karya dan Waskita akan fokus pada proyek jalan tol, non-tol, institutional building, dan residensial komersial. Sementara itu, WIKA dan PTPP akan fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, dan residensial.
Dalam catatan Bisnis, Erick menyatakan bahwa rencana konsolidasi BUMN Karya akan berada di bawah naungan PT Danareksa dan masuk dalam peta jalan BUMN 2024 – 2034.
Dia menyebutkan bahwa penyehatan BUMN Karya melalui jalan konsolidasi memang memerlukan waktu. Akan tetapi, Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan 'mencuci tangan' setelah pemerintahan berganti.
Langkah penggabungan tersebut menjadi salah satu komitmen transformasi BUMN untuk merampingkan jumlah perusahaan pelat merah hingga mencapai 30 perusahaan.
