Bisnis.com, JAKARTA - Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC).
Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024.
Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral.
Akan tetapi, apa perbedaannya dengan uang yang ada di bank (online banking/m-banking) atau e-wallet (gopay, shopeepay, OVO, dll)? Bukankah tidak ada bedanya saat akan bertransaksi?
Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya.
Maka dari itu, kita harus mengetahui dampak yang dihasilkan dari pengukuhan rupiah digital ini.
Baca Juga
CBDC NEGARA LAIN
Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi.
Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC.
Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.
Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline.
Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC.
Terlepas dari keuntungannya, tentunya ada masalah yang timbul akibat penggunaan CBDC. Teknologi CBDC menggunakan teknologi kriptografi dan Distributed Ledger Technology (DLT), artinya CBDC memiliki fungsi untuk tracking transaksi sehingga peredaran uang tersebut dapat ditelusuri.
Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga?
Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.
Setalah melihat penerapan CBDC di sejumlah negara, tracking adalah kunci dari penerapan CBDC. Nilai yang sebenarnya dari CBDC bukanlah nominal atau bentuk dari ‘uang’-nya, tetapi dari “data” yang tersimpan di arsitekturnya, yang merupakan sebuah fundamental penting bagi pemerintahan sehingga rupiah digital ini juga nanti mempunyai fungsi yang sama jika diterapkan di Indonesia.
Apa sebenarnya kegunaan data dari rupiah digital ini? Sebagai contoh, pemerintah selalu membutuhkan data proyeksi atau forecast. Data proyeksi variabel makroekonomi seperti PDB, PDRB, konsumsi, Inflasi, dll, digunakan untuk merancang strategi kebijakan yang akan disusun untuk 5 atau bahkan sampai 20 tahun ke depan.
Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia.
Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.
Selain itu, data ini merupakan data granular yang artinya data terkait individu sehingga kita bisa melihat kebiasaan keuangan kalangan masyarakat tertentu. Contoh, kita bisa melihat berapa total uang yang dikeluarkan ketika masyarakat sedang berwisata. Tidak hanya itu saja, kita bisa langsung menganalisis setiap sektor seperti berapa yang dikeluarkan untuk makanan, akomodasi ataupun transportasi dan lebih jauh lagi kita dapat melihat kebiasaan spending dari kelompok masyarakat tertentu.
Data ini tidak perlu lagi dilihat melalui survei, tetapi bisa otomatis terlihat dari pencatatan data rupiah digital. Tentunya data ini berguna bagi strategi pariwisata kita ke depannya untuk pemasukan negara. Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya.
Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber.
Ketika data ini dipegang langsung oleh pemerintah, kita harapkan data ini dapat dipergunakan dengan baik sehingga pemerintah dapat melakukan proyeksi yang akurat sehingga perencanaan pun tersusun dengan baik dan tepat sasaran.
Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.
