MUTU Kantongi Akreditasi, Siap Verfikasi Emiten di Bursa Karbon

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) secara resmi telah mendapatkan sertifikat akreditasi perluasan ruang lingkup untuk skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada Selasa (24/10/2023).

Direktur Operasional MUTU Irham Budiman sebelum sertifikat akreditasi diterima, perseroan sudah lebih dulu menerima keputusan Akreditasi oleh KAN kepada MUTU sejak 13 September 2023 lalu. Dalam keputusan itu, MUTU mendapat tiga akreditasi perluasan ruang lingkup untuk skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). 

Ketiga akreditasi perluasan ruang lingkup itu, kata Irham, mencakup Verifikasi Laporan Emisi, Validasi Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM), dan Verifikasi Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM). Cakupan ketiga akreditasi ini adalah energi, industri atau IPPU, limbah, agriculture, hingga forestry and land-use. 

Akreditasi perluasan ruang lingkup ini sekaligus melengkapi status MUTU sebagai LVV dengan skema ISO 14064 yang telah dikantongi sejak 2015. Dengan demikian, Irham optimis MUTU akan semakin optimal dalam mendukung kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana yang diatur dalam PP No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

“Jasa Lembaga Verifikasi dan Validasi yang terakreditasi sangat dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu, MUTU terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan ruang lingkup jasa sebagai salah satu komitmen improvement kami,” ujarnya, Selasa (24/10/2023).

Dia pun optimistis, akreditasi perluasan ruang lingkup untuk skema NEK ini akan meningkatkan peran MUTU sebagai LVV yang kredibel di Indonesia. 

Selain MUTU, ada tiga LVV lainnya yang mendapatkan sertifikat tersebut, yakni Sucofindo, TUV NORD, dan TUV Rheinland, yang sudah memenuhi standar internasional SNI ISO IEC 17029, sebagai persyaratan lembaga verifikasi dan validasi.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Kepala Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S Achmad menjelaskan dengan sertifikasi akreditasi ini berarti kompetensi para LVV sudah diakui secara internasional karena skema akreditasi KAN juga sudah diakui internasional.

“Dengan memiliki sertifikat akreditasi ini MUTU dan tiga LVV lainnya sudah diakui kompetensinya berdasarkan ISO 17029, konsistensi untuk bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan objektivitas dalam menjalankan validasi dan verifikasi,” terangnya.

Executive Vice President Corporate Secretary MUTU Triyan Aidilfitri menilai tantangan utama setelah peluncuran bursa karbon adalah untuk mengajak agar pelaku usaha dapat merealisasikan untuk mengurangi emisi karbonnya. Kemudian, lanjutnya, untuk menginvestasikan upaya-upaya selain mengurangi emisi.

Dia berpendapat dengan perusahaan mengurangi emisi sekaligus membantu pemerintah memenuhi target Net Zero Emission . Dia memaparkan target pemerintah pada 2030 adalah sebesar 29 persen -41 persen. Target tersebut dapat menjadi lebih besar apabila dibantu dengan investasi dari luar yakni sebesar 31,8 persen sampai 43,2 persen.

“Tantangannya pemerintah itu harus melakukan pajak karbon. Jadi perusahaan yang menghasilkan emisi dia harus kena pajak. Jadi daripada kena pajak,  lebih baik mereka mencoba mengurangi emisi dengan cara alternatifnya,  dia beli karbon,” terangnya.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana melakukan verifikasi dengan metodologi yang tepat. Pasalnya melakukan verifikasi karbon merupakan sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan mudah. Bentuk karbon adalah tak kasat mata sehingga metodologi yang digunakan harus diakui bersama.

“Bagaimana metodologi menghitung emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit tenaga listrik, emisi yang dikeluarkan oleh pabrik  semen, emisi yang dikeluarkan oleh pabrik oleh pabrik mana pun,  itu metodologinya hasilnya diterima oleh semua pihak,” terangnya.

Setelah peluncuran busa karbon, MUTU juga harus membangun laboratorium-laboratorium yang berhubungan dengan lingkungan dan karbon juga itu di kota-kota lain.  MUTU pun  berencana membangunnya di Palembang,  di Surabaya,  kemudian di Banjarmasin,  serta salah satu kota di Sulawesi.

Sisi lain MUTU juga harus membangun komunikasi dengan berbagai pihak,  selain dengan pemerintah untuk sinergi busa karbon ini. Perseroan harus memperbanyak kerja sama internasional dengan negara-negara lain.

 “Nah kita melakukan komunikasi itu untuk nanti ke depannya busa karbon Indonesia ini bagaimana juga nanti diterima bukan hanya di Indonesia,  tapi juga di bursa karbon negara lain Sehingga ketika ada negara-negara Eropa ingin beli karbon di Indonesia,  mereka mengakui karbon Indonesia diakui dengan metodologi yang digunakan tadi,” terangnya.