.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Hadirnya Bursa minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia dinilai masih memerlukan setidaknya 10 tahun hingga 15 tahun untuk bisa menggeser peran Bursa CPO Malaysia sebagai acuan harga global.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan meresmikan Bursa CPO Indonesia dengan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange sebagai penyelenggara tunggal. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menyebutkan pihaknya saat ini fokus pada peluncuran Bursa CPO terkait dengan harga dan acuan harga yang dipakai.
“Biarkan bursa CPO ini jalan dulu untuk price discovery CPO dan price reference ke depan sambil dievaluasi hasilnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (12/101/2023).
Bursa CPO sendiri dijadwalkan akan launching pada Jumat (13/10/2023). Tirta menyebutkan segala mekanisme perdagangan akan dijelaskan pada saat peluncuran oleh Menteri Perdagangan bersama Bappebti dan stakeholder terkait.
Terpisah, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebutkan Bursa CPO Indonesia yang berfokus pada pasar ekspor masih belum dapat menyaingi Bursa CPO Malaysia. Hal tersebut berkaitan dengan jam perdagangan Indonesia dan Malaysia yang tidak jauh berbeda yang menyebabkan tidak terbentuk referensi harga signifikan.
“Selisih Indonesia dan Malaysia hanya satu jam. Tidak mungkin akan terbentuk referensi harga,” jelasnya menjawab Bisnis, Kamis (13/10/2023).
Baca Juga
Selain itu potensi Indonesia menjadi acuan harga CPO global menggantikan Malaysia disebut memerlukan waktu 10 tahun hingga 15 tahun. Malaysia yang dijadikan acuan harga CPO global karena sebagian perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang bahkan ada di Indonesia investornya masih didominasi oleh Malaysia.
“Referensi harga iya memang bisa terjadi tapi menunggu 15 tahun, jadi kita pelan-pelan ekspor dulu,” lanjut Ibrahim.
Adapun keuntungan yang akan diraup Indonesia dari kebijakan Bursa CPO adalah berasal dari pajak. Ekspor CPO yang sebelumnya tidak melalui Bursa akan termonitor oleh pemerintah sehingga penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Selain itu, harga CPO juga akan lebih transparan.
