Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyampaikan saat ini publik terus menantikan kejelasan strategi jangka pendek maupun panjang yang akan dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Indonesia.
Hingga saat ini, rencana menyeluruh Danantara belum tersampaikan secara gamblang ke publik. Hal tersebut mencakup arah strategi, aksi korporasi, hingga timeline kegiatan yang akan menjadi pijakan utama lembaga pengelola investasi tersebut.
Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), menilai tanpa adanya masterplan yang komprehensif, publik disebut relatif sulit melakukan monitoring ataupun evaluasi atas kinerja dan peran Danantara dalam mengelola dana investasi strategis.
“Publik juga memerlukan quick-win project supaya kepercayaan kepada Danantara bisa dipupuk. Nah, info terkait hal-hal strategis tersebut kelihatannya belum sampai ke publik,” ucap Toto kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, Danantara didesain pemerintah dengan dua fungsi utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, Danantara mengemban mandat mengelola portofolio global dengan target memberikan return yang optimal.
Selain itu, Danantara juga diarahkan untuk menggarap proyek investasi strategis di dalam negeri. Fokusnya pada sektor padat karya dan padat modal yang dapat mendorong arus foreign direct investment (FDI).
Fungsi kedua yang diemban Danantara adalah mengelola BUMN melalui PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM. Melalui mekanisme tersebut, Danantara diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah.
“Jika dua fungsi itu berjalan optimal tentu harapan pemerintah agar kiprah Danantara bisa berkontribusi pada ekonomi dengan signifikan dapat berhasil,” kata Toto.
Dihubungi terpisah, Pemerhati BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan memandang Danantara memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi terhadap belanja pemerintah dan investasi strategis.
Pasalnya, selama ini, pembiayaan proyek infrastruktur kerap bergantung pada penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN pelaksana. Pola ini dinilai tidak optimal dan harus diperbaiki agar Danantara bisa berperan lebih strategis.
“Pola seperti ini harus ditargetkan supaya tidak ada lagi. Danantara, dalam mengelola BUMN, harus memikirkan agar ke depan menjadi bagian dan akselarator pembangunan,” ujar Herry.
Selain itu, kata Herry, Danantara juga berperan mendorong investasi domestik dan asing. Tantangan utamanya adalah mengajak investor swasta, terutama dari luar negeri untuk berkolaborasi menanamkan modal di Indonesia.
Strategi tersebut diharapkan meningkatkan rasio kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB), yang saat ini masih di bawah 30% atau sekitar 28-29% per tahun.
Rapat Tertutup dengan DPR
Sementara itu, Komisi XI DPR RI memanggil Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menggelar rapat kerja yang sekali lagi digelar tertutup. Pertemuan kali ini membahas roadmap dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Danantara Tahun 2025.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa rapat tidak dibuka untuk umum. Namun, media diberikan kesempatan singkat untuk mengabadikan suasana sebelum pertemuan dimulai.
“Sesi ini nanti akan digelar tertutup. Siapa yang mau ambil foto silakan, saya kasih 2 menit,” ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut laporan Sekretariat Komisi XI, rapat dihadiri 28 anggota, dengan tambahan 2 izin tertulis. Dengan keterwakilan dari 8 fraksi, rapat dinyatakan kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPR.
Agenda ini menjadi kali kedua rapat Komisi XI dengan Danantara digelar tertutup. Sebelumnya, pertemuan pada 23 Juli 2025 juga dihelat secara tertutup.
