Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp80,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan outlook dividen 2023 sebesar Rp81,5 triliun.
Menyitir Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024, setoran dividen BUMN yang masuk dalam pos pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) ini terkontraksi 0,8 persen dibandingkan dengan outlook dividen 2023.
Pemerintah menyatakan penurunan itu mempertimbangkan dinamika kondisi global dan stabilitas politik, yang dinilai dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Alhasil, kondisi tersebut diperkirakan berdampak terhadap kinerja keuangan BUMN pada 2023.
“Selain itu, tantangan terhadap penguatan tata kelola perlu terus dilakukan terutama sejalan dengan kebijakan restrukturisasi BUMN yang berdampak pada jumlah BUMN yang semakin sedikit,” tulis penjelasan Buku II Nota Keuangan, dikutip Senin (28/8/2023).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengambil beberapa langkah kebijakan. Pertama, mendorong transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan.
Kedua, pengawasan efektivitas kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan. Ketiga, mengevaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, dan persepsi investor.
Baca Juga
“Keempat adalah penguatan early warning untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik,” tulis penjelasan pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2024.
Berdasarkan catatan Bisnis, kendati target dividen dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 menurun, nilai setoran itu tetap lebih tinggi dibandingkan target yang pernah digaungkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Erick sempat menyampaikan bahwa setoran dividen BUMN untuk tahun 2024 dari perusahaan go public sebesar Rp53,7 triliun, sementara perusahaan pelat merah berstatus privat Rp26,5 triliun. Dengan demikian total setoran dividen 2024 mencapai Rp80,2 triliun.
Menurutnya, target ini memang terhitung berat mengingat pada tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan pendapatan dari perusahaan pelat merah mencapai Rp3.000 triliun, EBITDA sebesar Rp600 triliun, dan laba bersih tembus Rp250 triliun.
“Inilah kenapa nanti kami dorong juga, tidak bisa yang namanya dividen ini bergantung dari Himbara, tetapi kita mendorong kelompok-kelompok usaha lain untuk bisa menyetor dividen yang baik sehingga angka-angka ini bisa terjaga,” ujarnya saat rapat dengan DPR RI, Juni 2023.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengakui target dividen BUMN pada 2024 memang berat untuk diraih. Kendati demikian, dia berharap BUMN yang dianggap sebagai prioritas mampu menyumbang setoran ke kas negara sesuai target.
Arya juga mengemukakan bahwa Kementerian BUMN tidak bisa hanya mengandalkan Himbara, yang sejauh ini selalu menjadi penyumbang terbesar kas negara.
Perusahaan pelat merah lainnya, baik emiten maupun privat, di luar perbankan seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dapat berkontribusi kepada pemerintah melalui setoran dividen yang dibagikan.
