Bisnis.com, JAKARTA – Absennya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dalam daftar penerima penyertaan modal negara (PMN) 2024, menunjukkan silang pendapat antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Kementerian Keuangan yang dinakhodai Sri Mulyani.
Erick Thohir diketahui pernah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar WIKA meraih PMN Rp8 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Usulan ini diajukan Erick saat rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), April 2023.
Berdasarkan hasil rapat internal dengan Presiden Jokowi, Erick mengungkapkan adanya rencana tambahan PMN senilai Rp25,06 triliun yang diberikan kepada Hutama Karya sebesar Rp12,5 triliun, WIKA Rp8 triliun, dan IFG meraih Rp3,56 triliun.
Ketua Umum PSSI tersebut juga mengatakan bahwa sejatinya rencana PMN kepada WIKA diusulkan untuk masuk dalam anggaran tahun 2023. Akan tetapi, Kementerian Keuangan memutuskan agar suntikan modal itu masuk ke dalam anggaran tahun depan.
“Kami mengusulkan sebenarnya di PMN tahun ini ada tambahan Rp3,56 triliun [untuk IFG], lalu WIKA Rp8 triliun, dan Hutama Karya Rp12,5 triliun, tetapi dari Menteri Keuangan sudah diputuskan ini masuk justru di PMN 2024,” ujarnya saat rapat di DPR RI, awal Juni lalu.
Namun, hal itu rupanya tidak berjalan. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, nama WIKA tidak tercantum dalam daftar BUMN infrastruktur penerima PMN tahun 2024.
Baca Juga
Menyitir laporan tersebut, total PMN 2024 untuk klaster infrastruktur diketahui mencapai Rp14,4 triliun. Dari jumlah itu, PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima manfaat terbesar yakni Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan sejumlah proyek jalan tol.
Adapun sisa dana diberikan pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp1,9 triliun. Modal ini guna mendukung pembiayaan KPR FLPP sebanyak 166.000 unit, serta mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat mengatakan PMN yang diberikan untuk WIKA bertujuan untuk penguatan permodalan. WIKA dinilai membutuhkan PMN karena kesulitan keuangan dan mengalami standstill atau penundaan pembayaran utang perbankan.
WIKA diketahui mengajukan penundaan pembayaran utang bank untuk mengatur kembali utang dan memperkuat struktur permodalan. Langkah itu diambil seiring adanya rugi bersih sebesar Rp521,25 miliar pada kuartal I/2023.
Kerugian WIKA bahkan membengkak menjadi Rp1,8 triliun pada semester I/2023. Padahal perseroan masih meraup pendapatan bersih Rp9,25 triliun, naik 28,81 persen secara tahunan.
Namun, sejumlah beban memang menggelayuti kinerja WIKA. Semisal, beban dari pendanaan yang meningkat dari Rp550,22 miliar menjadi Rp1,23 triliun pada semester I/2023. Hal ini pun membuat rugi sebelum pajak penghasilan mencapai Rp1,98 triliun.
Jawaban Kemenkeu & Langkah WIKA
Kementerian Keuangan lantas memberikan penjelasan terkait tidak masuknya nama WIKA ke dalam daftar penerima suntikan modal negara pada tahun depan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan restrukturisasi, baik secara menyeluruh maupun individual BUMN Karya, termasuk WIKA.
“Sehingga, belum dapat ditentukan mengenai kebutuhan pendanaan dari pemegang saham, termasuk kebutuhan penyertaan modal pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (22/8/2023).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Prastowo mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana ke dalam pos cadangan pembiayaan yang dapat digunakan untuk restrukturisasi BUMN Karya, termasuk WIKA. Namun, hal ini dengan tetap memperhitungkan potensi kebutuhan lain.
Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan perseroan akan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk proyek pemerintah yang ditenderkan pada 2024. Hal ini dinilai mampu menjadi bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan.
Sebab, kata Mahendra, proyek milik pemerintah yang dibiayai APBN dengan model pembayaran progres bulanan dan uang muka, merupakan proyek yang sesuai dengan sasaran WIKA saat ini. Upaya tersebut juga sejalan dengan strategi perseroan untuk mendorong arus kas lebih baik.
“Dengan kapasitas dan berbagai langkah transformasi yang diambil, WIKA berkomitmen untuk menjaga kinerja yang baik di tahun mendatang,” ujarnya kepada Bisnis.
Mahendra menyampaikan WIKA kini tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya, sehingga mampu memberikan hasil usaha maksimal.
Adapun, sejumlah proyek strategis nasional yang ditargetkan segera rampung pada 2023, di antaranya, Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan Kereta Cepat Jakarta Bandung di mana WIKA menjadi bagian dari konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium).
