Bisnis.com, JAKARTA — Emiten leasing yang menjadi salah satu portofolio saham investor kawakan Lo Kheng Hong, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) atau Clipan Finance mengumumkan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS Tahunan (RUPST). Apakah pembagian dividen masuk mata acara rapat?
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Minggu (21/5/2023), CFIN bakal melangsungkan rapat pada Kamis, 22 Juni 2023 dan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Rencananya, rapat akan dihelat di Gedung Bank Panin Pusat, Jakarta Pusat.
Manajemen Clipan Finance menyampaikan bahwa salah satu mata acara RUPST adalah meminta persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Perlu diketahui, emiten yang melantai di Bursa dengan kode saham CFIN itu membukukan pertumbuhan laba bersih yang melesat hingga 571,02 persen menjadi Rp310,72 militer sepanjang 2022.
Berdasarkan catatan Bisnis, Clipan Finance pernah memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2021. Alhasil, laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp46,3 miliar ditetapkan sebagai cadangan dan saldo laba ditahan.
Selain meminta restu penggunaan laba, RUPST CFIN pada 22 Juni mendatang akan meminta persetujuan atas laporan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris, serta pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 2022.
Baca Juga
CFIN juga akan mengagendakan pengangkatan anggota direksi, penetapan honorarium anggota dewan komisaris dan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota direksi. Serta, penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun buku 2023.
Sedangkan untuk mata acara RUPSLB, Clipan Finance akan meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai penghapusan kode KBLI dalam Pasal 3 Anggaran dasar dan perubahan pasal 32 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
Mata acara lain dalam RUPSLB, yaitu meminta persetujuan penjaminan lebih dari 50 persen maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Pemerintah, Bank, Industri Keuangan Non-Bank, Lembaga dan/atau Badan Usaha lain atau masyarakat untuk tahun buku 2024 sampai dengan tahun buku 2026.
