Bisnis.com, JAKARTA — Grup Adaro, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) memberikan pinjaman kepada anak usaha sebagai komitmen mengembangkan smelter aluminium yang bakal beroperasi 2025 mendatang.
PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan beberapa institusi keuangan dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar US$981,40 juta atau setara dengan Rp14,47 triliun (kurs rupiah Rp14.752 per dolar AS) dan Rp1,54 triliun dari ADMR untuk pembiayaan pengembangan proyek smelter aluminium.
"Fasilitas pinjaman dari ADMR akan jatuh tempo paling lama delapan tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas," ungkap Heri Gunawan, Direktur dan Sekretaris Perusahaan ADMR dalam keterbukaan informasi.
Terkait dengan pemberian Fasilitas Pinjaman, perusahaan terkendali ADMR, PT Adaro Indo Aluminium (AIA), akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KAI dan KAI akan memberikan jaminan berupa jaminan gadai atas rekening bank, jaminan fidusia atas aset material milik KAI, jaminan fidusia atas piutang yang diterima oleh KAI, dan hak tanggungan atas tanah yang berlokasi di area Proyek smelter aluminium.
"Melalui Fasilitas Pinjaman tersebut, sekitar 70 persen dari kebutuhan pendanaan KAI sehubungan dengan Proyek dapat terpenuhi," imbuh Heri.
Selain mendapat fasilitas pinjaman dari ADMR, KAI juga mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan induk PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) di mana KAI dan PT Kaltara Power Indonesia (KPI), telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan sindikasi dari beberapa institusi keuangan di mana jumlah fasilitas pinjaman untuk KAI sebesar US$981,40 juta dan Rp1,54 triliun dan untuk KPI adalah sebesar US$603,60 juta atau Rp8,90 triliun dan Rp952,10 miliar.
Smelter yang akan dibangun KAI ditargetkan memiliki kapasitas 500.000 ton per tahun yang berlokasi di kawasan industri yang dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, di Kalimantan Utara, Indonesia.
Adapun, fasilitas pinjaman dari ADMR juga akan jatuh tempo paling lama delapan tahun sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Pinjaman KAI.
Sementara itu, fasilitas pinjaman untuk KPI akan digunakan, antara lain, untuk tujuan pembiayaan pengembangan proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 1.060 MW milik KPI yang berlokasi di kawasan industri yang dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, di Kalimantan Utara, Indonesia, dan akan jatuh tempo paling lama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Pinjaman KPI.
Kepada ADRO, KAI akan memberikan jaminan yang sama dengan fasilitas pinjaman yang diberikan ADMR. Sementara untuk fasilitas pinjaman KPI, PT Adaro Power (AP) sebagai perusahaan terkendali ADRO akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KPI.
Kemudian, KAI akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KPI, dan KPI akan memberikan jaminan berupa jaminan gadai atas rekening bank, jaminan fidusia atas aset material milik KPI, jaminan fidusia atas piutang yang diterima oleh KPI, dan hak tanggungan atas tanah yang berlokasi di area Proyek KPI. Selanjutnya, ADRO akan memberikan jaminan perusahaan sesuai dengan kepemilikan AP di KPI.
Sekretaris Perusahaan ADRO Mahardika Putranto mengatakan transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas beserta Rencana Pemberian Jaminan akan mendukung kegiatan investasi, operasional serta kelangsungan usaha Perseroan, dengan memenuhi kebutuhan pendanaan dalam pengembangan bisnis Perusahaan Terkendali Perseroan di bidang pengolahan aluminium dan pembangkitan tenaga listrik.
"Pengembangan Proyek ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berpartisipasi pada program hilirisasi mineral Pemerintah Indonesia," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/5/2023).
Melalui proyek ini, ADRO dan ADMR juga dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan pajak negara, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor atas produk aluminium agar dapat mengurangi trade deficit dan meningkatkan devisa negara.
"Perseroan menilai tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," tegasnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
