Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri BUMN Berniat Tambah Saham Freeport kalau Izin Ingin Diperpanjang

Menteri BUMN Erick Thohir minta tiga hal kepada PT Freeport Indonesia, untuk menambah direksi, menambah smelter, dan menambah saham
Menteri BUMN Erick Thohir dalam Ramah Tamah Menteri BUMN dengan Media, Rabu (3/5/2023). Bisnis-Mutiara Nabila
Menteri BUMN Erick Thohir dalam Ramah Tamah Menteri BUMN dengan Media, Rabu (3/5/2023). Bisnis-Mutiara Nabila

Bisnis.com, JAKARTA — Demi memperpanjang umur kontrak PT Freeport Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan tiga permintaan, di antaranya penambahan jumlah saham BUMN di perusahaan tambang itu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ada tiga permintaan dari BUMN yang diajukan ke Freeport, pertama adanya penambahan putra daerah sebagai direktur.

"[Freeport] ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik dari Papua mendapat kesempatan, dan saya sudah lihat banyak yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta Freeport menambah satu lagi. Jangan sampai yang di Papua merasa disisihkan, karena mereka banyak yang mampu" katanya dalam Ramah Tamah dengan Media, Rabu (3/5/2022).

Kedua, Kementerian BUMN memiliki kesepakatan dengan Freeport untuk terus melakukan hilirisasi di Indonesia sehingga tidak mengirim bahan baku ke luar negeri terus menerus. Oleh karena itu, Kementrian BUMN mendorong Freeport untuk menyelesaikan proyek smelter di Gresik sesegera mungkin akan menambah smelter di Papua.

"Setelah Gresik nanti pengembangan ke depan bukan tidak mungkin ada tambahan smelter di Papua. Kita harus dorong itu," ujarnya.

Ketiga, apabila kontrak PT Freeport sudah selesai dan ingin diperpanjang, Pemerintah ingin menambah saham di Freeport. Saat ini Pemerintah Indonesia telah memegang 51 persen saham Freeport.

"Kalau menambah saham kan pemasukan negara bertambah, pajak tambah, dan bisa buat tambah dividen. Anggaran pendanannya nanti, belum negosiasi, sabar. Yang penting sekarang yambah direksi, smelter, baru saham," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalka mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport. Pemerintah dalam hal ini mensyaratkan penambahan saham sebesar 10 persen.

“10 persen itu harus biaya yang murah, kalau gratis lebih bagus gratis, tapi [pemerintah minta] dengan biaya yang murah, harus seminimal mungkin,” kata Bahlil.

Selain itu, sebagai syarat perpanjangan izin operasi, pemerintah juga meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, di samping pembangunan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur.

“Perlahan-lahan sudah kita diskusikan, tetapi keputusan pastinya nanti akan kita sampaikan,” kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Pandu Gumilar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper