Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal, termasuk pemberian tantiem jumbo kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengungkap ada komisaris yang mendapatkan tantiem hingga Rp40 miliar per tahun, meski frekuensi rapatnya hanya satu kali dalam sebulan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya hilangkan tantiem. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).
Dia menilai praktik tersebut sebagai akal-akalan yang merugikan keuangan negara. Bahkan, istilah 'tantiem' disebut sengaja dibuat asing agar tidak dipahami publik. “Itu akal-akalan mereka saja, supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ujarnya.
Prabowo menyebut aset BUMN saat ini mencapai lebih dari US$1.000 triliun. Dengan pengelolaan yang benar, BUMN semestinya dapat menyumbang minimal US$50 miliar kepada negara, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.
Untuk itu, dia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk merapikan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, bahkan idealnya hanya empat atau lima.
Baca Juga
“Kalau direksi atau komisaris keberatan tidak menerima tantiem, segera berhenti. Banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan digunakan secara efisien. Belanja negara, menurutnya, harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
