Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) telah menerima pembayaran termin proyek senilai Rp17 triliun sepanjang 2022. ADHI juga mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp23,7 triliun sepanjang 2022.
Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan telah mengantongi dana Rp17 triliun dari pembayaran proyek sepanjang 2022. Dana tersebut berasal dari nilai kontrak yang diperoleh pada 2022. Selain itu, terdapat pembayaran yang bersifat carryover atau bawaan dari tahun sebelumnya.
“Penerimaan kita total sekitar Rp17 triliun di 2022,” ujar Entus di Gedung MTH 27 Office Suites, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Secara terpisah, Corporate Secretary ADHI Farid Budiyanto mengatakan dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk pengembangan beberapa proyek. Terlebih lagi ADHI memiliki beberapa proyek infrastruktur dan gedung yang disasar pada 2023.
Dari lini bisnisnya, ADHI menyasar terutama dari lini engineering konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan penjualan dan laba bersih diharapkan terus meningkat seiring perbaikan ekonomi dan penyelesaian sejumlah Program Strategis Nasional (PSN).
“Salah satunya proyek IKN yang memiliki cara pembayaran yang baik sesuai progress. Proyek itu mendukung juga kinerja perseroan dari sisi pembiayaan,” kata Farid.
Baca Juga
Selain itu, ADHI juga mengincar beberapa proyek baru yang akan dilelang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu, ADHI juga masih memiliki sisa dana sebesar Rp1,98 triliun dari hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Sisa dana rights issue nantinya masih akan digunakan untuk pembangunan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Karian-Serpong Timur. Kemudian masih terdapat beberapa proyek yang masih membutuhkan pendanaan.
Salah satunya adalah investasi proyek tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated ruas Cikunir-Ulujami. Proyek tersebut diperkirakan mulai dibangun pada semester II/2023.
Kemudian, ADHI telah mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan skema Ijarah Muntahiyah bitamlik (IMBT) dengan jumlah maksimal Rp420,4 miliar 80 persen dari jumlah estimasi investasi penyediaan layanan untuk proyek preservasi Lintas Timur Sumatera Selatan
“Satu lagi Fasilitas Pengolahan Limbah Terpadu (FPLT) ini kita sudah punya skema pembiayaan dari perbankan sebelumnya. Jadi, relatif sudah secure dari sisi pendanaan,” tuturnya.
