Garuda (GIAA) Tunggu Putusan Kasasi MA Pekan Ini, Rights Issu Awal Desember

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menunggu hasil putusan kasasi dari Mahkamah Agung agar dapat melakukan rights issue pada awal Desember 2022 dalam rangka penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perseroan memang masih menanti putusan kasasi yang ditargetkan akan rampung pada pekan ini atau awal Oktober 2022.

"Kasasi, ini masih ditunggu, insyaallah akhir minggu ini atau awal bulan depan akan mendapatkan mengenai konfirmasi keputusan kasasi karena yang diajukan kasasi adalah peserta PKPU yang sebenarnya dipersyaratkan setuju dan tidak setuju dengan program bukan mempertanyakan keputusan keseluruhan," kata Irfan, Senin (26/9/2022) di DPR RI.

Lebih lanjut, Irfan menegaskan rencana rights issue bakal dilaksanakan pada awal Desember 2022. Sementara itu, konversi utang menjadi saham dilaksanakan pada pekan ketiga Desember 2022.

Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir mengungkapkan Komisi XI DPR RI mendukung restrukturisasi dan menyetujui PMN kepada garuda melalui mekanisme rights issue dengan PMN Rp7,5 triliun dan privatisasi emiten berkode GIAA pada 2022 ini.

"Kepemilikan saham pemerintah juga tetap menjadi mayoritas minimal 51 persen serta mempertahankan saham merah putih sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Pelaksanaan PMN dilakukan setelah Keputusan kasasi homologasi PKPU," jelasnya menutup kesimpulan Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR, Rabu (26/9/2022).

Hasil kesimpulan juga menekankan restrukturisasi PMN dan privatisasi GIAA diarahkan mendukung perbaikan kinerja keuangan dan operasional serta memperkuat mitigasi risiko.

PMN GIAA dialokasikan maintenance, restorasi, pemenuhan maintenance reserve, dan modal kerja serta penyelesaian inisiatif strategis perseroan yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dituangkan dalam KPI.

"KPI yang dimonitor antara lain kinerja keuangan, potensi penerimaan negara, efektivitas penyerapan PMN, manfaat optimalisasi route network, dan manfaat dampak ekonomi. Kementerian Keuangan yang melakukan monitoring KPI tersebut," terangnya.