Bisnis.com, JAKARTA – Naiknya anggaran infrastruktur pemerintah pada 2023, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), direspons oleh PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dengan menyiapkan target kontrak baru. Beberapa di antaranya merupakan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Senior Vice President Corporate Secretary at PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan target nilai kontrak baru pada 2023 masih dalam penyusunan. Namun, perseroan bakal menyambut peningkatan anggaran tersebut dengan menyasar sejumlah proyek pemerintah.
"Untuk target nilai kontrak baru PTPP tahun 2023 saat ini masih dalam tahap penyusunan rencana kerja oleh manajemen internal perusahaan," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (21/8/2022).
Sementara itu, guna menangkap dan menyerap proyek-proyek pemerintah pada 2023, PTPP akan terus berkontribusi dan berpartisipasi dengan mengikuti semua tender proyek infrastruktur dan gedung yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Hal ini sejalan dengan strategi PTPP yang memang berfokus termasuk pada proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.
Saat ini, PTPP juga tengah mengikuti beberapa tender proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga
"Adapun proses tender atau lelang yang sedang diikuti oleh PTPP berada di segmen gedung, jalan tol, sumber daya air, dll. PTPP yakin akan berkontribusi maksimal di IKN mengingat kompetensi dan pengalaman perusahaan saat ini," tambahnya.
Sekadar informasi, pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur pada 2023 sebesar Rp392 triliun, tumbuh 7,8 persen dibandingkan dengan 2022. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp213,38 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk 5 hal utama yakni, infrastruktur layanan dasar; pemerataan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); infrastruktur transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; meningkatkan sinergitas pendanaan antar pemerintah pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.
Sementara itu, pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023 dipatok sebesar Rp125,2 triliun. Pagu anggaran itu sudah termasuk alokasi dukungan untuk infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditetapkan sebesar Rp20,8 triliun.
“Pada 2023 saya sampaikan ada Rp125,2 triliun, sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dasar di kawasan inti pemerintahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2023, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Basuki menegaskan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas infrastruktur pemerintah tahun depan. Alasannya, kata Basuki, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan itu dapat rampung pada 2024.
