Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia, saat membacakan pidato pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka HUT ke-77 RI.
Jokowi menyebut perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Menurutnya, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin.
“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci,” kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Jokowi menyatakan baik Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak.
“Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi melaporkan bahwa penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil.
Baca Juga
Berdasarkan Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Adapun, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah.
Lebih lanjut, Jokowi menyatakan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan serta tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan.
“Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” tuturnya.
