Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Komisioner OJK 2022-2027 diharapkan bisa memberikan perlindungan ekstra kepada para konsumen di sektor jasa keuangan.
Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad berharap anggota DK OJK dapat bertindak adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kisruh permasalahan dalam penyelenggaraan sektor jasa keuangan. Selain itu, setiap DK OJK juga mampu menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen dan independen.
"Sebagai mitra OJK di DPR, kami berharap DK OJK dapat menerapkan Pengawasan secara terintegrasi, memberikan perlindungan konsumen. Karena sebelumnya banyak Kebijakan PKU (Penghentian Kegiatan Usaha) antara satu industri dengan industri lain terkesan tidak adil, sehingga konsumen seringkali dikorbankan,”katanya dalam keterangan resmi Rabu (20/7/2022).
Sebagai Contoh AJB Bumiputra yang dalam 5 tahun terakhir kondisinya makin sulit. Lain hal dengan AJ Wanaartha pemiliknya justru saat ini hidup mewah di Amerika Serikat (AS).
Padahal, menurutnya, tidak ada kepastian dana nasabah senilai Rp18 triliun kapan akan dikembalikan. Selain itu, skandal Jiwasraya juga menjadi bukti nyata kegagalan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan.
"Selain itu, catatan saya, DK OJK harus secara serius melanjutkan proses transformasi di OJK untuk menghadapi tantangan sistem keuangan di era digital. Peningkatan kapasitas SDM pengawas OJK harus menjadi Perhatian khusus. Belum optimalnya fungsi Intermediasi perbankan menjadi tugas OJK sebagai wujud dan komitmen dalam mendorong Percepatan Pemulihan ekonomi nasional,” tambahnya
Baca Juga
Sementara itu, Pakar Hukum Fintech dan Keuangan Digital Chandra Kusuma mengungkapkan optimismtis akan totalitas dan keseriusan para pimpinan OJK dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi OJK dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita patut optimis dan sangat yakin bahwa kombinasi strong leadership, integritas, kemampuan diplomasi, stakeholders management, pemahaman ekonomi makro dan sektor riil serta multidimensional expertise Mahendra dan Mirza akan membawa perubahan masif melalui reformasi struktural dan kelembagaan, peningkatan fungsi pengawasan terintegrasi kolektif kolegial dan bahkan terkait tata kelola anggaran OJK yang krusial dalam pengembangan SDM internal OJK,” kata Chandra.
Menurutnya OJK dapat memberi dampak positif secara eksternal ke industri jasa keuangan dalam aspek ekonomi mikro maupun secara makro dalam hal pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Maka pembenahan internal perlu terlebih dahulu diprioritaskan mulai dari OJK pusat hingga daerah.
