Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN menargetkan dapat kembali meningkatkan dividen BUMN sehingga dapat setara dengan pengeluaran penyertaan modal negara (PMN) hingga 2024.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan telah mendapatkan restu Komisi VI DPR untuk pengajuan PMN hingga Rp73,2 triliun pada 2023. Jumlah tersebut merupakan 70 persen berisi penugasan pembangunan infrastruktur dari pemerintah, 20 persen keperluan restrukturisasi dan 10 persen pengembangan usaha BUMN.
"Selama 10 tahun dividen dan pajak BUMN mencapai Rp4.013 triliun, dalam 3 tahun terakhir nilainya Rp1.200 triliun. Ini suatu angka yang baik, 3 tahun terakhir peningkatan kumulatif Rp50 triliun dalam kondisi covid-19. Artinya, efisiensi, perbaikan bisnis model berjalan," jelasnya dikutip Selasa (5/7/2022).
Lebih lanjut, Erick menargetkan hingga 2024 dividen BUMN dapat setara dengan jumlah PMN yang diberikan pemerintah selama masa jabatannya.
Kementerian BUMN menargetkan peningkatan dividen yang diberikan kepada negara dari target 2022 sebesar Rp39,7 triliun. Kemudian, pada 2023 naik menjadi Rp43 triliun dan pada 2024 targetnya mencapai Rp50 triliun.
Dengan begitu, PMN dan dividen akan berimbang , jumlah modal yang dikeluarkan pemerintah menjadi setara dengan dividen yang dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah masih diuntungkan dari setoran pajak BUMN.
Baca Juga
"Kami pastikan di 2024 PMN dan dividen nol-nol, jadi angka pas artinya modal yang disuntikan sudah dikembalikan secara kumulatif," tegasnya.
Erick menyampaikan, transformasi, baik dari sisi bisnis dan SDM, terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BUMN.
"Perbaikan kinerja BUMN tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan negara. Kalau BUMN-nya tidak sehat, bagaimana mau maksimal berkontribusi," ujarnya.
Turunkan Rasio Utang
Erick mengatakan, BUMN secara konsolidasi berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp126 triliun pada 2021. Capaian ini melesat jauh dibandingkan 2020 yang hanya sebesar Rp 13 triliun. Tak hanya membukukan laba bersih, Erick juga terus mendorong penurunan rasio utang BUMN.
"Alhamdulillah, berkat transformasi dengan mengedepankan proses bisnis yang baik, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), efisiensi, dan profesional, rasio utang BUMN pada 2021 itu 35 persen atau turun empat persen dari 2020 yang sebesar 39 persen," ucap Erick.
Erick mengaku akan terus mendorong rasio utang BUMN terus mengecil hingga tahun-tahun ke depan. Erick mengatakan telah memetakan utang-utang BUMN. Pemetaan dimaksudkan agar utang BUMN benar-benar ditujukan untuk kepentingan bisnis.
"Sekarang kita rapikan yang mana utang-utang produktif, dan yang mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif tentu kita sikat," kata Erick.
