Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) pada 2023 kepada 10 BUMN sebesar Rp73,2 triliun. PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,8 triliun dan PMN non tunai Rp3,4 triliun.
Dalam kesimpulannya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengungkapkan mayoritas fraksi menyetujui rencana PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN. Hanya beberapa fraksi yang menyebutkan catatan dalam persetujuannya.
"Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN perhatikan seluruh catatan pandangan fraksi-fraksi Komisi VI DPR terkait PMN 2023, dan inisatif corporate action 2022 sebagai bagian tak terpisahkan," jelasnya dalam Rakat Kerja di Komisi VI DPR, Senin (4/7/2022).
Adapun, rincian BUMN penerima PMN 2023 yakni PLN Rp10 triliun digunakan pembangaun infra ketenagalistirkan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desan dan pembangit EBT (penugasan).
PT Len Industri/Defend Id sebesar Rp3 triliun akan digunakan pembanguan fasiltias dan peningkata kapasitas produksi rada, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).
PT RNI/ID Food sebesar Rp2 triliun memperbaiki strutkur permodalan dan meningkatkan pasitas usaha perseroan meujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).
Baca Juga
PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp30,561 triliun digunakan pembangaunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap I dan Tahap II.
PT Aviasi Pariwisata Indonesia/ In Journey sebesar Rp9,5 triliun digunakan penguatan permodalan restrukturisasi, pengemabgnan infra pariwisata dan infra aviasi, serta pembebasan lahan dapn penyelesaian proyek kawasan KEK mandalika (pengembangan usaha dan penugasan).
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesai/ IFG sebesar Rp6 triliun digunakan pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamrindo dan PT Askrindo (penugasan).
PT KAI sebesar Rp4,1 triliun yang akan digunakan memenuhi setoran modal porsi Indonesia penambahan pembiayaan proyek KCJB.
PT Reasuransi Indoensia Utama (Persero) Rp3 triliun perbaikan tingkat kesehatan mendapatkan rating interansional guna penguatan kapsitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).
Perum DAMRI Rp867 miliar digunakan dalam rangka penyediaan armada penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik perkotaan melalui BTS, dan meningkatkan kapsitas bisnis perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanana Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav Indoensia Rp790 miliar mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regionals erta mendukung program stretgis pemerintah modernisasi ATM.
Komisi VI DPR juga menyetujui usulan PMN non tunai tahun 2023, dengan rincian PT LEN Industri (Perseroan)/Defend ID sebesar Rp838,4 miliar, digunakan memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non tunai merupakan konversi RDI/SLA dan eks BPPN angka posisi per 31 Maret 2022 akan berubah saat konversi dilakukan
Kemudian, PT RNI/ ID Food sebesar Rp2,6 triliun digunakan memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non tunai merupakan konversi RDI/SLA dan eks BPPN angka posisi per 31 Maret 2022 akan berubah saat konversi dilakukan.
Penolakan hanya diberikan oleh satu fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada PMN yang diberikan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK meminta Kementerian BUMN menunda PMN untuk KAI sebesar Rp4,1 triliun yang ditujukan penugasan memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
"Kita tahu dari awal kami termasuk yang menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN, karena ini bukan proyek infrastruktur dasar bahkan dalam perjalanannya ada cost over run sampai Rp27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp114 triliun, apakah ini sudah final atau belum, tidak diketahui," tegasnya.
Dia juga menyebut terdapat pengaduan dari warga terdampak proyek yang belum diselesaikan salah-satunya warga Komplek Margawangi, Kota Bandung.
"Jadi, kami minta ini ditunda sampai ada kejelasan berbagai kajian secara komprehensif yang hasilnya dipublikasikan secara luas di masyarakat," terangnya.
