Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN sebut dua alasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya sehingga membutuhkan dukungan pemerintah melalui suntikan penyertaan modal negara (PMN).
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan terdapat dua hal yang membuat proyek KCJB bergeser dari perhitungan awal. Pertama, kelebihan uang beredar pasca Covid-19 serta harga pembangunan infrastruktur yang naik.
"Kalau lihat ekonomi dunia satu. tahun 2008 saat proyek dicanangkan ekonomi dunia kekurangan uang, tetapi pada saat Covid-19 individu, perusahaan, kelebihan uang, karena restrukturisasi, orang menabung, perusahaan ekspansi, ada uang," jelasnya di DPR, Senin (4/7/2022).
Uang yang lebih banyak tersebut mencari potensi investasi dengan negara kuat yang punya konsep berkelanjutan, dan return yang baik, sehingga ini jadi bagian dari pembukaan lapangan kerja pengerjaan proyek infrastruktur.
Saat ini, lanjutnya, seluruh dunia sedang mencari proyek infrastruktur yang menjadi potensi investasi dengan return yang baik.
"Kedua, harga pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan sebelumnya dengan hari ini lebih mahal, karena harga besi naik, macam-macam bahan baku naik, sampai 40-100 persen. Artinya KCJB di Indonesia sedang dihitung kalau dibangun hari ini, angkanya saat ini lebih rendah dari kondisi riil," terangnya.
Dengan demikian, sejak proyek mulai dicanangkan hingga saat ini tidak dapat dibandingkan secara seimbang karena situasi dinamika ekonomi global dan rantai pasok.
Sebelumnya, Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK meminta Kementerian BUMN menunda PMN untuk KAI sebesar Rp4,1 triliun yang ditujukan penugasan guna memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
"Kita tahu dari awal kami termasuk yang menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN, karena ini bukan proyek infrastruktur dasar bahkan dalam perjalanannya ada cost over run sampai Rp27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp114 triliun, apakah ini sudah final atau belum, tidak diketahui," tegasnya.
Dia juga menyebut terdapat pengaduan dari warga terdampak proyek yang belum diselesaikan salah-satunya warga Komplek Margawangi, Kota Bandung.
"Jadi, kami minta ini ditunda sampai ada kejelasan berbagai kajian secara komprehensif yang hasilnya dipublikasikan secara luas di masyarakat," terangnya.
