Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Pembentukan Bursa Kripto hingga Transparansi Pengembangan Energi Terbarukan

Pembentukan bursa kripto sedang dibahas untuk melindungi para pelaku pasar. Topik itu menjadi salah satu pilihan editor Bisnisindonesia.id hari ini.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 14 Desember 2021  |  12:27 WIB
Karyawan beraktivitas di Mining farm Rekeningku.com di Cibitung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021). Mining Farm yang telah berjalan sejak Oktober 2017 itu kini memiliki lebih dari 2.000 unit GPU dengan mayoritas menambang koin kripto Ethereum (ETH). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di Mining farm Rekeningku.com di Cibitung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021). Mining Farm yang telah berjalan sejak Oktober 2017 itu kini memiliki lebih dari 2.000 unit GPU dengan mayoritas menambang koin kripto Ethereum (ETH). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa khusus aset kripto tengah dirancang sebagai respons atas keberadaan mata uang virtual itu yang popular di kalangan investor.

Kabar tentang rencana pendirian bursa kripto menjadi salah satu berita pilihan editor Bisnisindonesia.id. Beragam kabar ekonomi dan bisnis lainnya yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji di meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut ini intisari setiap berita pilihan:

  1. Mencermati Risiko Keterlambatan RI Ratifikasi RCEP

Kendati dipastikan mulai berlaku per 1 Januari 2022, Indonesia hingga saat ini tidak kunjung meratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Indonesia, padahal, merupakan inisiator dari pakta regional tersebut.

Syarat berlakunya RCEP telah terpenuhi seiring dengan proses ratifikasi di 7 negara anggota Asean dan 5 negara non-Asean yang sudah rampung. RCEP dipastikan akan berlaku atau entry into force pada 1 Januari 2022.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Filipina dan Malaysia akan menyelesaikan proses ratifikasi sebelum 31 Desember 2021. Jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP dalam masa sidang DPR pada 2021, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara peserta yang belum merampungkan ratifikasi RCEP, terlepas dari posisinya sebagai inisiator perundingan.

Dia meminta Komisi VI DPR agar menyetujui pengesahan melalui UU dengan sistem yang cepat sehingga dapat diimplementasikan pada awal tahun depan. Pengesahan RCEP menjadi UU sangat penting agar pemerintah dapat melanjutkan penerbitan aturan turunan dalam bentuk peraturan presiden sekaligus naskah penjelasan RCEP sebagai syarat penyelesaian ratifikasi.

  1. Aset Kripto Makin Populer, Bursa Khusus Segera Hadir

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah merancang bursa khusus bagi aset kripto. Pembentukan pasar ini akan menjadi langkah awal menuju upaya perlindungan investor, menimbang aset kripto kini makin populer di kalangan investor.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan beberapa waktu lalu regulator tengah meramu bursa kripto. Menurutnya, bursa tersebut akan dirilis dalam waktu dekat. Bursa akan berdiri di bawah perusahaan terbatas anyar bernama PT Bursa Fisik Aset Kripto.

Selain itu, telah ada tes uji kelayakan bagi para calon direksi yang akan menakhodai perusahaan anyar itu. Adapun, para pemangku kepentingan berasal dari perusahaan-perusahaan yang yang selama ini melakukan perdagangan. Hal itu sama seperti pembentukan bursa berjangka pertama kali, yaitu pialang berjangka yang telah ada.

Setelah bursa kripto terbentuk, akan ada perlindungan dan regulasi khusus yang menaungi para pelaku pasar.

  1. Darurat Sektor Baja di Tengah Risiko Kebangkrutan KRAS

Di tengah bola panas isu ancaman kebangkrutan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan industri baja tetap memiliki prospek yang cerah mengingat posisinya sebagai induk dari segala sektor manufaktur.

Ketua Bidang Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Habibie menggarisbawahi dua industri yang secara fundamental bergantung pada baja, yakni otomotif dan konstruksi.

Ke depan, dengan kehadiran era elektrifikasi kendaraan, industri baja juga dituntut untuk bisa menyuplai kebutuhan bahan baku rangka kendaraan yang ringan dan memenuhi standar otomotif.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR Aria Bima mengatakan perlu dilakukan perbaikan skala ekonomi produksi baja KRAS pada titik optimal yang menurunkan biaya produksi. Ketidakefisienan dalam berproduksi harus diperbaiki dengan melakukan benchmarking terhadap pabrik-pabrik sejenis di dunia seperti China, India, Jepang, dan Korea.

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021)./Antara-Biro Pers Media Setpres

  1. Masa Depan Menjanjikan Bisnis Mark Dynamics (MARK)

Kondisi pandemi selama 2 tahun terakhir menjadi berkah tersendiri bagi emiten pembuat cetakan sarung tangan, yakni PT Mark Dynamics Indonesia Tbk., sebab konsumsi sarung tangan melonjak drastis. 

Selama periode pandemi 2 tahun terakhir, permintaan sarung tangan telah melonjak 13 persen. Pada tahun-tahun mendatang, permintaan produk sarung tangan diperkirakan akan terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun. Seiring dengan itu, kebutuhan terhadap cetakannya pun akan ikut meningkat.

Sejalan dengan meningkatnya permintaan ini, Presiden Direktur Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh mengatakan pihaknya optimistis pertumbuhan kinerja Mark Dynamics akan terus berlanjut pada 2022. Penjualan konsolidasi diperkirakan naik 40 persen menjadi Rp1,474 triliun tahun depan dengan laba Rp500 miliar.

Menurutnya, tingginya permintaan ini akan terus berlangsung dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang. Setelah kondisi kembali normal, permintaan sarung tangan secara global diperkirakan tetap akan tumbuh sebesar 10 persen hingga 12 persen per tahun.

  1. Perlu Transparansi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Setelah Presiden Joko Widodo mengkritisi birokrasi yang masih berbelit-belit terkait dengan investasi sektor energi menuju transisi energi terbarukan, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menumpahkan pendapatnya.

Kepala Negara mengatakan bahwa cukup banyak calon investor yang ingin menanamkan modal ke Pertamina maupun PLN. Namun, birokrasi untuk mengundang investasi masih ruwet sehingga mengurungkan minat calon pemodal.

APLSI mendorong proses pengadaan pembangkit listrik energi terbarukan dilakukan secara terbuka dan cepat di tengah upaya transisi energi.

Selamat membaca!

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri baja energi terbarukan rcep Mark Dynamics Indonesia mata uang kripto
Editor : Sri Mas Sari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top