Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan ada sejumlah hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi pembiayaan. Salah satunya melalui penerbitan obligasi pemerintah.
“Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan,” ujarnya pada Pidato Pengantar RUU APBN 2022, Senin (16/8/2021).
Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.
Adapun, upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara,” kata Jokowi.
Kebijakan fiskal tahun 2022 juga akan diarahkan untuk mencapai target defisit maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2023.
Baca Juga
Adapun, terkait pembiayaan utang, pemerintah menargetkan akan mencapai Rp973,58 triliun pada RAPBN tahun anggaran 2022. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, posisi ini lebih rendah 5,2 persen jika dibandingkan dengan target APBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.026,98 triliun.
“Sebagian besar pembiayaan utang dalam RAPBN 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN,” jelas Jokowi.
Dalam RAPBN 2022, Jokowi menyebutkan pemerintah menetapkan asumsi suku bunga obligasi tenor 10 tahun di level 6,82 persen.
Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama mendorong kegiatan atau proyek proritas pemerintah. Rencana pembiayaan utang pun sebagian besar akan dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenir menengah panjang.
Pemerintah menyatakan, kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel, dan prudent dengan melihat peluang di pasar keuangan.
Adapun, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp2.708,7 triliun dalam RAPBN 2022. Sementara, pada 2022, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.840,7 triliun.
Total tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp333,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tahun 2022 diproyeksi akan mencapai 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp868 triliun.
