Hutama Karya Siapkan Capex Rp6,9 Triliun, Masih Fokus di Tol Trans-Sumatera

Bisnis.com, JAKARTA - Operator jalan tol PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp6,9 triliun untuk 2021.

Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan menjelaskan sumber pendanaan untuk belanja modal tersebut berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) serta alternatif pendanaan melalui creative financing a.l. pinjaman perbankan nasional dan multinasional hingga penerbitan obligasi.

“Kami menganggarkan capex untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera [JTTS] sebesar 90 persen dari capex,” kata Fauzan kepada Bisnis, pekan lalu.

Hingga akhir 2020, jalan tol Trans - Sumatera sudah terbangun sepanjang total 1.156 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun. Perinciannya ruas sepanjang 643 kilometer masih dalam tahap konstruksi sementara 513 kilometer sudah beroperasi.

Adapun, ruas tol Pekanbaru - Dumai dan tol Sigli - Banda Aceh seksi IV sudah rampung dan beroperasi sejak 2020. Hutama Karya melaporkan per Januari 2021 masih menggarap konstruksi 8 ruas tol Trans-Sumatera sepanjang total 568 kilometer.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro mengungkapkan pihaknya masih akan menggelontorkan investasi ke JTTS sekitar Rp25 triliun - Rp30 triliun pada 2021.

“Rencana investasi kami 2021 sekitar Rp25 triliun - Rp30 triliun untuk mempercepat penyelesaian 8 ruas [JTTS] yang on going sekarang on top dari 6 ruas yang sudah beroperasi,” kata Aloysius, Jumat (19/3/2021).

Aloysius menambahkan sumber pendanaan capex sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Setidaknya HK sudah mengamankan Rp6,2 triliun dari PMN dan saat ini masih dalam tahap diskusi untuk mendapatkan sekitar Rp19 triliun lagi.

Selain pendanaan dari APBN, HK juga berharap mendapat suntikan likuiditas dari Indonesia Investment Authority (INA) lewat divestasi aset. Adapun, INA merupakan Lembaga Penyelenggara Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF) turunan dari UU Cipta Kerja.