Chandra Asri (TPIA) Masih Punya Plafon Obligasi Rp3,4 Triliun, Kapan Diluncurkan?

Bisnis.com, JAKARTA – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) akan terus berupaya memanfaatkan penerbitan obligasi berdenominasi rupiah sebagai salah satu strategi pembiayaan.

Head of Investor Relations Chandra Asri Petrochemical Harry Tamin mengatakan pihaknya terus memantau kondisi pasar keuangan domestik untuk mencari peluang menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah. Ia menilai, peluang dari pasar obligasi dalam negeri masih cukup besar untuk dimanfaatkan.

“Kami akan selalu aktif dalam memantau pasar Indonesia agar perusahaan mendapatkan likuiditas yang baik, bunga yang menarik, serta tenor yang sesuai dengan strategi perusahaan,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis (4/3/2021).

Harry menjelaskan strategi penerbitan dan pembelian kembali obligasi yang dilakukan oleh TPIA telah membuahkan hasil positif. Hal ini terlihat dari posisi perusahaan yang berbalik menjadi net cash di akhir tahun 2020 berbanding net debt pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi pasar surat utang domestik pada 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini seiring dengan proses vaksinasi virus corona yang mulai dilakukan akan memicu pemulihan perekonomian global.

“Penanganan virus corona yang lebih baik juga akan semakin meningkatkan optimisme investor. Sehingga, kondisi pasar keuangan juga akan semakin kondusif,” jelasnya.

Untuk itu, perusahaan akan terus mencari kesempatan yang optimal untuk melakukan penerbitan obligasi berdenominasi rupiah. Harry menuturkan, saat ini, perusahaan telah mengantongi plafon sebanyak Rp5 triliun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2020 lalu untuk menerbitkan obligasi.

Saat ini, TPIA telah menggunakan plafon tersebut sebesar Rp1,6 triliun, menyisakan Rp3,4 triliun penerbitan obligasi yang masa berlakunya akan habis pada Agustus 2022 mendatang.

Pada 2021, anak usaha PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) milik taipan Prajogo Pangestu itu memperkirakan dapat melakukan emisi obligasi denominasi rupiah sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.

“Waktu pastinya belum dapat kami informasikan karena kami akan meminta persetujuan dari OJK terlebih dahulu,” katanya.