Bisnis.com, JAKARTA - Emiten yang bergerak di sektor konstruksi dan infrastruktur mulai berburu kontrak baru maupun konsesi seiring dengan tawaran proyek kerja sama yang massif tahun ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis kontrak investasi konstruksi berskema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) senilai hampir Rp500 triliun pada awal tahun ini. Sebagian besar proyek yang ditawarkan adalah pembangunan jalan dan jembatan.
Untuk sementara, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sudah mengamankan satu proyek strategis yaitu pembangunan Jembatan Kretek 2 di Yogyakarta dengan nilai kontrak Rp364,4 miliar.
Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menjelaskan proyek Jembatan Kretek 2 di Yogyakarta ini akan dilakukan perseroan bersama PT Hutama Karya (Persero).
“WIKA akan bergerak cepat untuk menjawab tantangan Kementerian PUPR dalam hal akselerasi pengerjaan proyek Jembatan Kretek 2. Harapannya, proyek ini bisa selesai dengan segera dan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat Yogyakarta,” kata Agung beberapa waktu lalu.
Di dalam konsorsium proyek Jembatan Kretek 2 tersebut, emiten dengan kode saham WIKA. memiliki porsi sebesar 53 persen.
Baca Juga
Jembatan itu nantinya dibangun sepanjang 747,7 meter dan menghubungkan ruas jalan Samas—Kretek dan Kretek—Parangtritis yang menjadi bagian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Pembangunan jembatan yang menjadi landmark di Yogyakarta ini ditargetkan berlangsung selama 24 bulan dan bisa beroperasi pada 2023.
Selain kontrak pembangunan jembatan, WIKA juga mendapat proyek pembangunan Rumah Dinas Prajurit TNI AD dengan nilai kontrak Rp603,35 miliar.
Sementara itu, emiten kontraktor pelat merah lainnya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT PP (Persero) Tbk. belum melaporkan realisasi perolehan kontrak baru sepanjang Januari 2021.
Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono mengatakan pihaknya menargetkan perolehan kontrak baru pada 2021 senilai Rp31,6 triliun.
Untuk mencapai target itu, Waskita Karya berencana fokus pada pasar eksternal atau proyek dari pemerintah (APBN/APBD), BUMN, dan swasta termasuk di luar negeri.
Secara persentase, proyek dari pemerintah dibidik sebesar 30 persen, BUMN sebesar 25 persen, swasta sebesar 22 persen, dan sisanya proyek pengembangan investasi baik di sektor tol maupun non tol.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson yang ingin menyeimbangkan kontrak baru untuk konstruksi (feeding) dan pendapatan berulang (recurring) melalui proyek-proyek pemerintah, BUMN, properti, maupun investasi pada 2021. Adhi Karya menargetkan perolehan kontrak baru pada tahun ini bisa mencapai Rp25 triliun dengan strategi tersebut.
“Ini kami juga ambil komposisi [kontrak baru] secara berimbang untuk menjaga keluwesan dari strategi pembiayaan kami khususnya karena memang tahun depan kami juga akan melakukan aksi-aksi korporasi,” kata Entus.
Selanjutnya, SVP Divisi Pengembangan Bisnis PT PP I Gede Upeksa mengatakan pihaknya juga akan menggenjot investasi baru untuk pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, kawasan industri, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan bandar udara pada tahun ini.
Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk. Ramdani Basri bahwa pihaknya secara aktif akan terus berpartisipasi dalam penyelenggaraan proyek yang diadakan oleh pemerintah maupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“[Partisipasi] baik dalam skema business-to-business maupun Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk melayani kebutuhan air beberapa daerah di Indonesia,” ujar Ramdani.
Pada akhir tahun lalu, Nusantara Infrastructure telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik perseroan di Kabupaten Dairi dan Karo Provinsi Sumatera Utara.
PLTA Lau Gunung yang dimiliki anak usaha perseroan di bidang energi yaitu PT Inpola Meka Energi ini mengalirkan listrik ke Kabupaten Dairi dan Karo melalui jaringan listrik PLN.
.jpg?w=300&h=221)
