Mau Disuntik Dana PEN Rp8,5 Triliun, Garuda (GIAA) Diterpa Isu Suap Bombardier

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemberantasan korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO) tengah melakukan penyelidikan atas dugaan suap yang melibatkan Bombardier Inc dalam penjualan pesawat ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Investigasi tersebut dibeberkan oleh Bombardier Inc bersamaan dengan rilis laporan keuangan kuartalan perusahaan asal Kanada tersebut. Bombardier juga tengah melakukan audit internal terkait seluruh transaksi yang berkaitan dengan Garuda Indonesia, termasuk pembelian pesawat tipe CRJ1000 pada 2011 dan 2012 lalu.

Dalam pernyataan resminya, pihak Bombardier telah memulai audit tersebut sejak Mei lalu saat pengadilan tindak pidana korupsi Indonesia memvonis bersalah eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

 “Kami telah bertemu dengan SFO untuk membahas kelanjutan audit internal perusahaan dan potensi kerja sam antara kedua pihak secara sukarela,” demikian pernyataan manajemen Bombardier dikutip dari Wall Street Journal pada Jumat (6/11/2020).

Sementara itu, pihak SFO juga mengkonfirmasi proses investigasi tengah berlangsung dalam pernyataan resminya pada Kamis kemarin. Meski demikian, SFO enggan memberi penjelasan lebih lanjut karena status kasus ini yang masih dalam tahap penyelidikan.

Pengadilan memutus Emirsyah bersalah atas kasus suap pengadaan pesawat dan manufaktur yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk Bombardier. Perusahaan yang juga memproduksi kereta api ini dinyatakan tidak bersalah.

Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara dan didenda US$69,7 ribu dan harus membayar ganti rugi senilai US$1,6 juta. Ia dinilai menerima suap jutaan dolar melalui kontrak dan pemesanan armada pesawat yang juga melibatkan Airbus dan Rolls-Royce.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya sangat mendukung penindaklanjutan masalah hukum yang melibatkan salah satu perusahaan milik negara. Hal tersebut karena merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang sesuai dengan program transformasi BUMN.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Garuda. Kementerian Hukum dan HAM membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance,” ujarnya.

Juru Bicara Airbus mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mereformasi sistemnya untuk memastikan hal serupa tidak terulang.

“Kami juga meningkatkan sistem kepatuhan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Panel Kajian Kepatuhan Independen,”demikian pernyataan juru bicara tersebut.

Sebelumnya, Rolls-Royce juga harus membayar US$800 juta pada 2017 setelah terlibat dalam kasus korupsi di AS, Inggris, dan sejumlah wilayah lainnya. Sementara itu, Airbus sendiri juga harus membayar US$4 miliar atas dugaan suap dan pelanggaran peraturan ekspor di AS, Inggris, dan Perancis.

Sementara itu, berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Jumat (30/10/2020), Garuda Indonesia mengumumkan panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang rencananya berlangsung pada Jumat (20/11/2020).

Mata acara pertama RUPSLB yakni peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor perseroan terkait penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp8,5 triliun lewat mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Seperti diketahui, OWK perseroan berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal penerbitan. Konversi akan dilakukan menjadi saham baru Seri B pada akhir periode OWK yang jumlahnya akan ditentukan dengan membagi nilai prinsipal OWK yang terutang pada tanggal konversi dengan harga konversi.

Pemegang OWK direncanakan merupakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang akan diwakili oleh afiliasi dari perseroan melalui kepemilikan saham oleh pemerintah Indonesia.

Emiten berkode saham GIAA itu menyebut ada risiko atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham termasuk dilusi. Penerbitan OWK dengan nilai maksimum Rp8,5 triliun wajib dikonversi menjadi saham baru pada tanggal konversi.

Setelah penambahan modal dari transaksi perseroan menjadi efektif, persentase kepemilikan dari pemegang saham Seri B lain akan mengalami penurunan dilusi sebanyak 61 persen. Berdasarkan asumsi proforma, harga konversi berdasarkan 90 persen rerata harga penutupan selama kurun waktu 25 hari sejak tanggal 13 Oktober 2020 yakni Rp206.

Dengan asumsi itu, kepemilikan pemerintah Indonesia di GIAA akan bertambah dari 60,5 persen menjadi 84,8 persen setelah konversi OWK. Selanjutnya, PT Trans Airways menyusut dari 25,8 persen menjadi 9,9 persen.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan agenda RUPSLB dilakukan untuk mengajukan persetujuan kepada pemegang saham dalam rangka memenuhi ketentuan di bidang pasar modal. Penerbitan OWK juga berkait dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).