Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Hanson International Tbk. tidak dapat melakukan audit laporan keuangan karena terganjal dua kasus hukum.
Emiten yang saat ini masih digawangi oleh Benny Tjokrosaputro sebagai Direktur Utama itu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penerbitan laporan keuangan tahun 2019.
Pasalnya, emiten berkode saham MYRX itu sampai pertengahan tahun ini belum bisa melaksanakan audit.
Direktur Hanson International Hartono Santoso mengatakan keterlambatan disebabkan sebagian besar dokumen dan file perseroan masih disita untuk keperluan penyidikan di Kejaksaan Agung dan Polri.
Kasus pertama adalah perkara hukum di Kejaksaan Agung yang dihadapi oleh Benny Tjokro yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Pengendali dalam polemik jiwasraya.
“Lalu perkara hukum di Bareskrim Polri yang timbul akibat gagal bayar surat utang jangka pendek,” katanya pada Rabu (3/6/2020).
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, pada kasus kedua manajemen MYRX menawarkan opsi konversi utang menjadi saham atau debt to equity swap untuk melunasi utang individual perseroan.
Sebelumnya, perseroan berkomitmen untuk melunasi utang melalui opsi asset settlement atau membagikan aset.
Namun, manajemen perseroan mengklaim opsi sebelumnya tidak diterima oleh para kreditur karena proses penggantian memakan waktu minimal 2 tahun dari sekarang.
Direktur Hanson International Rony Agung menyebutkan opsi debt to equity lahir setelah meminta saran dan diskusi dengan berbagai pihak termasuk pihak otoritas.
Selama tahun berjalan otoritas bursa telah menggembok saham MYRX agar tidak bisa diperdagangkan. Saat ini, saham emiten properti itu terparkir di deretan penghuni saham gocap.
