Bisnis.com, JAKARTA--PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mengejar penghimpunan dana hingga Rp3 triliun pada sisa tahun ini melalui penerbitan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) syariah dan dana investasi infrastruktur (DINFRA).
Donny Arsal, Direktur Keuangan Jasa Marga, mengatakan pihaknya akan mencoba pendanaan alternatif melalui sekuritisasi syariah yang pertama dengan underlying ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dimiliki perseroan.
"Kami penjajakan KIK EBA syariah yang pertama untuk jalan tol. Saat ini sedang proses rating, tetapi belum mulai proses di OJK," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Selain itu, emiten dengan kode saham JSMR ini juga berencana mengeluarkan Dinfra kedua tahun ini dengan opsi underlying salah satu ruas di tol Trans-Jawa. Alternatif pendanaan lainnya, lanjut Donny, berupa step up coupon bond dan zero coupon bond.
Namun, untuk alternatif terakhir dia menyatakan masih menunggu pricing yang pas karena perseroan hanya akan mengambil alternatif pendanaan yang memberikan benefit lebih.
"Kalau ternyata sangat mahal, mestinya kami tidak akan ambil," jelasnya.
Baca Juga
Corporate Finance Group Head Jasa Marga Eka Setya Adrianto menambahkan pihaknya berharap penerbitan Dinfra kedua tahun ini bisa dilaksanakan pada kuartal akhir 2019.
Pada April 2019 Jasa Marga bersama PT Mandiri Manajemen Investasi telah mencatatkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra dengan jumlah Rp423,5 miliar di Bursa Efek Indonesia.
Dinfra merupakan wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyrakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur dalam bentuk utang dan/atau ekuitas oleh manajer investasi. Penawaran produk itu dapat dilakukan melalui penawaran umum atau terbatas.
"Kami harap [Dinfra] pada kuartal IV, yang KIK EBA Syariah prosesnya panjang, tetapi kami pengennya bisa eksekusi juga," katanya.
Fatwa penerbitan KIK EBA Syariah disebutkan telah keluar sejak akhir tahun lalu. Namun, hingga saat ini perseroan belum memulai proses di OJK karena sedang melakukan pendekatan di market untuk mengetahui permintaan pasar.
Dia menyebutkan untuk KIK EBA Syariah proyeksi dana yang bisa dihimpun tidak jauh beda dengan KIK EBA sebelumnya yang senilai Rp2 triliun, sedangkan untuk Dinfra direncanakan antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun.
Lebih jauh, Adri menjelaskan penghimpunan dana pada akhir tahun ini akan digunakan untuk membayar proyek-proyek turnkey kepada para kontraktor yang nilainya kurang lebih Rp10 triliun.
"Kami flexibility-nya tinggi, ada juga standby loan Rp4,3 triliun. Cuma kami kan ingin buka keran pendanaan yang banyak dan mana yang menarik," ujarnya.
