Bisnis.com, JAKARTA—Penyelesaian rencana pembentukan sejumlah holding BUMN menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Menteri BUMN periode 2019-2024.
Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah meneruskan pembentukan holding BUMN. Program ini bertujuan memperkuat kemampuan perusahaan milik negara dalam mengembangkan bisnis.
Hingga kini, holding BUMN yang telah terbentuk antara lain di sektor semen, perkebunan, perhutani, pupuk, tambang, dan migas. Teranyar, holding BUMN farmasi terwujud melalui PP Nomor 76/2019 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2019.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai holding BUMN farmasi pada 15 Oktober 2019.
Lebih lanjut, saat ini dalam proses pengalihan saham pemerintah di Kimia dan Farma dan Indofarma, ke PT Bio Farma (Persero). Honesti memperkirakan proses pengalihan saham akan selesai setelah kabinet baru terbentuk.
"PP holding-nya sudah ditandatangani Presiden tanggal 15 Oktober yang lalu. Sekarang masih proses persetujuan pengalihan saham," katanya pada Minggu (20/10/2019).
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan setelah holding terbentuk maka BUMN farmasi akan memiliki fokus bisnis masing-masing. Misalnya, Bio Farma sebagai induk holding akan fokus di vaksin, sedangkan Kimia Farma di obat-obatan dan Indofarma fokus di segmen alat kesehatan dan natural ekstrak.
Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan Kimia Farma akan mengambil peran cukup besar di holding BUMN farmasi. Sebab, Kimia Farma memiliki ekosistem healthcare atau rantai yang lengkap dari hulu ke hilir di sektor kesehatan.
“Kimia Farma akan menjadi driver dari holding BUMN farmasi,” katanya belum lama ini.
.jpg)
Apabila dirunut, pembentukan holding pertama kali terjadi pada sektor pupuk. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi induk holding dengan Peraturan Pemerintah (PP) No/28 tanggal 7 Agustus 1997 yang menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagai induk perusahaan atau holding company. Pupuk Indonesia membawahi sekitar 10 anak perusahaan, di antaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Rekayasa Industri, hingga PT Pupuk Indonesia Energi.
Kemudian, pembentukan holding dilakukan di sektor semen dengan induknya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., yang semula bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk., pada 20 Desember 2012. Holding ini membawahi Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa.
Pembentukan holding BUMN dilanjutkan di sektor perkebunan pada 5 tahun silam. PTPN III menjadi induk holding BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. PTPN III sebagai perusahaan holding membawahi PTPN I, PTPN II, PTPN IV hingga PTPN XIV.
Tidak hanya di sektor perkebunan, pada tahun yang sama pemerintah menbentuk holding BUMN kehutanan dengan Perum Perhutani yang menjadi induk dan membawahi PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V.
Holding Bidang Energi
Selanjutnya, pada akhir 2017 pemerintah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didapuk sebagai induk dan membawahi PT Antam Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah Tbk. (TINS), dan PT Freeport Indonesia.
.jpg)
Setahun setelahnya, pemerintah membentuk holding BUMN migas. Dalam holding BUMN ini, PT Pertamina ditunjuk sebagai induk. PT Pertamina membawahi dua BUMN lain yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).
Ditilik dari kinerja keuangan semester I/2019, ANTM membukukan laba bersih Rp365,75 miliar atau tumbuh 6,18% year-on-year, PTBA Rp2,65 triliun turun 24,42%, TINS Rp205,29 miliar turun 20,65%, dan PGAS turun 69,87% menjadi US$ 54,04 juta.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan dengan menciptakan holding, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut dapat menciptakan sinergi. Dengan demikian, potensi yang ada satu dengan yang lain dapat lebih dikembangkan.
Selain itu, keterbatasan yang sebelumnya dimiliki dapat lebih diminimalisir dengan sinergi antar-BUMN.
“Supaya manfaatnya untuk publik semakin besar, pengelolaan dengan mengumpulkan strategic holding dapat dikembangkan,” jelasnya.
Dia juga menilai skema holding di antara perusahaan BUMN dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN yang saat ini berada dalam kesulitan tidak berjalan sendirian.
Kepala Riset Koneksi PT Koneksi Kapital Indonesia Alfred Nainggolan mengatakan rencana pembentukan holding Infrastruktur dan jasa keuangan menjadi pekerjaan rumah Menteri BUMN berikutnya. Menurutnya, catatan terpenting adalah bagaimana proses pembentukan holding bisa berjalan mulus.
Dia mencontohkan, dalam rencana holding infrastruktur ada risiko seperti klasterisasi. Dengan faktor itu, kemungkinan ada pemisahan bisnis yang bukan menjadi core usaha untuk digabungkan dengan anak usaha lainnya.
“Bagaimana komunikasi pemerintah ke pemegang saham bisa clear. Sehingga pemegang saham bisa tahu setelah holding, apa tindakan yang harus diambil,” katanya.
Alfred menambahkan investasi di pasar modal merupakan investasi jangka panjang. Sehingga, jika ketidakpastian di emiten tersebut semakin besar, maka minat jangka panjang terhadap sahamnya juga tidak diperoleh.
Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan semua proses sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara. Perseroan pun sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan.
"[Semua yang dibutuhkan] sudah kami submit ke Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Setelah di Setneg, tinggal mungkin ke Pak Presiden. Ini sudah di luar kami," ujarnya di Jakarta pada awal September 2019.
Corporate Secretary Hutama Karya Muhammad Fauzan menambahkan pihaknya sudah sangat siap untuk menjadi induk holding. Perseroan telah melakukan tataran kajian bisnis holding, rencana kerja, struktur organisasi, dan lainnya.
Sosialisasi ke calon anggota, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero), juga telah dilakukan.
"Ke serikat pekerjanya juga. Kami juga sudah menjalankan sosialisasi sistem bersama, penyatuan sistem akuntansi," ujar Fauzan.
Dari aspek legal, pembentukan holding infrastruktur ini telah meminta kajian dari Jamdatun. Agenda RUPS perubahan anggaran dasar pun juga sudah dipersiapkan
"Tinggal menunggu PP turun, anggaran dasar berlaku. Tinggal tunggu Presiden," katanya.
Adapun, sebelumnya Kementerian BUMN mengklaim setidaknya terdapat empat manfaat utama pembentukan holding BUMN infrastruktur. Pertama, menciptakan sinergi untuk memperkuat pendanaan dan investasi.
Kedua, memperkuat dan mengembangkan keahlian melalui implementasi best practices. Ketiga, integrasi infrastruktur regional sehingga lebih optimal secara keseluruhan.
Keempat, mengambil kepemilikan build, operate, own, transfer (BOOT) secara end to end dari proyek-proyek infrastruktur.
Di sisi lain, kabar terakhir soal holding BUMN jasa keuangan berhembus pada akhir Juli 2019. Saat itu, Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memastikan kesiapan dari kedua organisasi tersebut.
"Holding perbankan dan asuransi itu bukan sekedar korporasi dan fiskal, tapi bahkan hinga pada stabilitas sistem keuangan," kata Isa.
Sederet rencana holding BUMN yang masih menggantung menjadi pekerjaan rumah yang ditinggalkan Rini Soemarno untuk dirampungkan oleh penerusnya yang akan memimpin Kementerian BUMN. Kita tunggu saja siapa sosok yang akan duduk di kursi Menteri BUMN periode 2019-2024 dan bagaimana kelanjutan holding korporasi pelat merah…
