Bisnis.com, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. buka suara terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan Garuda Indonesia yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan OJK pada Jumat (28/6/2019).
VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan mengatakan bahwa perseroan dapat menerima hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perihal keuangan Garuda Indonesia.
"Kami menghormati pendapat regulator dan perbedaan penafsiran atas laporan keuangan tersebut namun kami akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut lebih lanjut," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (28/6/2019).
Dia menjelaskan bahwa kontrak dengan PT Mahata Aero Teknologi tersebut baru berjalan 8 bulan dan semua pencatatan telah sesuai ketentuan PSAK yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar. Mahata dan mitra barunya telah memberikan komitmen pembayaran secara tertulis dan disaksikan oleh Notaris, sebesar US$30 juta yang akan dibayarkan pada Juli 2019 atau dalam waktu yang lebih cepat.
"Sisa kewajiban akan dibayarkan ke Garuda Indonesia dalam waktu 3 tahun dan dalam kurun waktu tersebut akan di-cover dengan jaminan pembayaran dalam bentuk Stand by Letter Credit (SBLC) dan atau Bank Garansi bank terkemuka," jelasnya.
Sementara itu, Ikhsan menambahkan bahwa kerja sama inflight connectivity tersebut merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa berupa penyediaan wifi secara gratis. Dia mengatakan bahwa emiten berkode saham GIAA tersebut tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam kerja sama dengan Mahata.
Baca Juga
"Kerja sama ini sudah menjadi program Garuda Indonesia guna mendapatkan tambahan revenue (ancillary) bagi dari sisi pendapatan iklan untuk cross subsidy terhadap harga tiket sehingga nantinya harga tiket Garuda Indonesia akan lebih terjangkau dan dapat menjawab keluhan masyarakat luas atas mahalnya harga tiket," ungkapnya.
Lebih jauh, GIAA akan terus melaksanakan dan menyempurnakan kerjasama tersebut karena dinilai akan menguntungkan perseroan mengingat potensi ancillary revenue yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang Garuda Indonesia group yang saat ini berjumlah lebih kurang 50 juta per tahunnya.
Laporan Keuangan Garuda Indonesia Audited 2018 merupakan hasil pemeriksaan dari auditor independen yaitu KAP Tanubrata Sutanto Tanubrata Fahmi Bambang & Rekan (KAP BDO), dan perseroan percaya bahwa auditor telah melakukan proses audit sesuai dengan PSAK dan mengacu pada asas profesionalisme.
"Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas dari Direksi maupun Dewan Komisaris untuk mengarahkan hasil pada tujuan tertentu," katanya.
Dalam pemilihannya, lanjut Ikhsan, KAP tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah melewati proses tender secara terbuka di semester II/2019.
Berdasarkan hal tersebut, KAP BDO memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia 2018.
"Hingga saat ini BPK juga masih dalam proses pemeriksaan untuk hal yang sama. Dan Garuda Indonesia selalu terbuka dan kooperatif untuk penyajian semua dokumen terkait," pungkasnya.
