Arab - Qatar Berseteru, Harga Gas Alam Rebound

Bisnis.com, JAKARTA--Memanasnya kondisi politik antara Qatar dan sejumlah negara di Timur Tengah membuat harga gas alam kembali memanas. Pasalnya negara tersebut merupakan produsen keempat terbesar di dunia dan merupakan salah satu eksportir utama.

Pada perdagangan Selasa (6/6) pukul 15.09 WIB, harga gas alam untuk kontrak Juli 2017 meningkat 0,30% menuju US$2,991 per MMBTU (Million British Thermal Unit). Rebound terjadi setelah harga merosot dalam 5 sesi perdagangan sebelumnya.

Sepanjang tahun berjalan year to date/ytd, harga sudah terkoreksi sebanyak 16,59%. Pada 2016, harga gas alam memanas 33%.

Di sisi lain, tensi tinggi di Timteng belum memengaruhi harga minyak mentah yang masih melesu.

Pada perdagangan Selasa (6/6/2017) pukul 15.26 WIB, harga minyak WTI kontrak Juli 2017 turun 0,28 poin atau 0,59% menuju US$47,12 per barel. Sementara minyak Brent kontrak Agustus 2017 melesu 0,29 poin atau 0,59% menjadi US$49,18 per barel.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim menyampaikan permasalahan politik antara Qatar dengan sejumlah negara di Timur Tengah belum membuat harga memanas. Namun, bila konflik semakin meluas ada kemungkinan harga minyak terangkat.

"Harga minyak saat ini belum terlalu terpengaruh ke sentimen konflik Qatar meski melibatkan sejumlah negara produsen utama," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/6).

Saat ini wilayah Timur Tengah rentan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan perang. Bila perang terjadi, harga WTI dapat melejit ke US$52 per barel untuk mencapai US$54 per barel.

Sebetulnya Qatar termasuk negara yang menganut sistem politik bebas aktif dan cenderung bersikap netral. Namun, negara itu dinilai memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris yang bertujuan mengacaukan kawasan Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaeda.

Qatar juga dituding cenderung berkiblat kepada Iran yang dikuasai oleh kelompok Syiah.
Oleh karena itu, tujuh negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Yaman, Uni Emirat Arab, Libya, dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar,

Menurut Ibrahim, bibit permasalahan sudah dimulai sejak dua tahun lalu saat media massa Qatar, yakni Aljazeera kerap memberitakan kelompok ekstirimis dan melakukan wawancara khusus di televisi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya dukungan Qatar terhadap pelaku terorisme.