Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar memberikan relaksasi kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk dapat melakukan penjualan ekspor konsentrat.
Tito menyampaikan hal tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada kuartal I/2025 mengalami kontraksi 1,47%.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (7/7/2025), Tito menyampaikan perhatiannya kepada dua provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal I/2025, yaitu Papua Tengah sebesar 25,53% dan NTB sebesar 1,47%.
Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Provinsi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,75%. Permasalahan utama di NTB ialah Amman sebagai perusahaan tambang tembaga dan emas tidak bisa lagi melakukan penjualan konsentrat.
“Saya sudah datang ke sana diskusi langsung dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Ketemulah masalahnya yaitu tambang Amman, ada kebijakan untuk dibangun smelter sehingga produksinya (konsentrat) tidak boleh diekspor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/7/2025).
Smelter anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tersebut akan beroperasi dalam 6 bulan ke depan. Akibatnya tidak terjadinya penjualan ekspor, hal ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi NTB dan aktivitas ekonomi di sekitar operasional tambang.
Baca Juga
Tito menambahkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai peluang relaksasi penjualan konsentrat AMNT, baik secara ekspor ataupun dijual di dalam negeri.
“Apa ada kemungkinan relaksasi selagi menunggu smelter selesai, yaitu konsentrat dapat diekspor atau dijual ke tempat lain [smelter lain],” ujar Tito.
Permintaan serupa juga disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat kepada Menteri ESDM yang disampaikan melalui surat aspirasi kepada Komisi XII DPR RI, dan telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, di Komplek Gedung DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumbawa Barat Kaharuddin Umar, DPRD Sumbawa Barat meminta Kementerian ESDM untuk memberikan izin relaksasi ekspor kepada Amman pada 2025. Beberapa pertimbangan di antaranya ialah pendapatan daerah Sumbawa Barat 80% bergantung pada sektor tambang.
Di sisi lain, dengan tidak adanya ekspor ini, maka penerimaan asli daerah (PAD) Sumbawa Barat di tahun 2026 akan mengalami kontraksi akibat tidak adanya Dana Bagi Hasil dan lemahnya perputaran ekonomi di pengusaha lokal dan UMKM daerah. Di samping itu, 40% tenaga kerja lokal terisiko terkena PHK jika operasional tambang itu terhambat.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa pihaknya akan meminta Kementerian ESDM memberikan relaksasi ekspor konsentrat untuk jumlah dan waktu tertentu sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
