Bisnis.com, JAKARTA—Bank Indonesia mengeluarkan rangkaian kebijakan sebagai pelengkap paket kebijakan pemerintah. Paket kebijakan tersebut diperkirakan bertujuan meredam spekulasi di pasar valas.
Josua Pardede, ekonom dari PT Bank Permata Tbk (BNLI), menilai sasaran utama paket kebijakan BI adalah menyerap rupiah yang mengendap (idle).
Dia menjelaskan ada kemungkinan pergerakan tajam rupiah dalam beberapa pekan terakhir merupakan dampak dari spekulasi di pasar valas.
Para spekulan menggunakan dana dalam bentuk rupiah yang menganggur tidak tersalurkan di tengah perlambatan ekonomi.
“Ini penyempurnaan yang awal September, BI menyerap likuiditas rupiah yang idle, yang disinyalir digunakan untuk spekulasi,” kata Josua.
Penyerapan likuiditas tersebut dijalankan melalui rencana penerbitan berbagai instrumen moneter untuk menarik investor menukarkan rupiah mereka dengan surat berharga.
Langkah yang diumumkan hari ini antara lain penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN bertenor 2 minggu.
Adapun pelonggaran batas underlying transaksi dolar di pasar forward adalah pelengkap insentf pajak pemerintah untuk penyimpanan devisa hasil ekspor di bank domestik.
Josua menjelaskan sebagian besar eksportir keberatan dengan batas maksimal US$1 juta untuk transaksi di pasar forward tanpa transaksi underlying.
Kebijakan menetapkan batas maksimal di US$5 juta menambah dorongan bagi investor agar memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap devisa yang disimpan di dalam negeri.
BI hari ini juga mengumumkan penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 pekan dan mewajibkan pengguna devisa melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi bernilai tertentu.
“Tujuannya agar BI tidak sendirian, sebagai satu-satunya yang diharapkan ketika kebutuhan dolar tinggi. Agar ketersediaan valas di bank domestik meningkat,” kata Josua.
