Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan akan segera memulai aktivitas investasi setelah rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2025 mendapatkan restu dari Komisi XI DPR RI.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa persetujuan dari Komisi XI DPR menjadi landasan penting bagi perseroan untuk mulai bergerak melakukan investasi. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci rencana investasi yang kelak dijalankan oleh Danantara Investment Management, selaku holding investasi Danantara Indonesia yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.
“RKAP sudah disepakati Komisi XI, sehingga kami ke depannya bisa mulai melakukan aktivitas investasi,” ujar Rosan setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang diselenggarakan secara tertutup di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Rosan menyatakan persetujuan ini menjadi titik awal dimulainya langkah investasi Danantara. Dia pun mengapresiasi dukungan Komisi XI yang telah memberikan ruang bagi Danantara untuk segera menjalankan mandatnya.
“Ke depannya, kami bisa melakukan kegiatan investasi, terutama di dalam negeri dalam rangka menjalankan fungsi dari Danantara Investasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Danantara dan sektor swasta sebagai motor penggerak perekonomian nasional dalam mempercepat arus investasi dan perdagangan global.
Baca Juga
Prabowo, dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, menyatakan bahwa peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai pendorong ekonomi nasional.
“Melalui Danantara kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia,” pungkas Presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Prabowo, profesionalisme, kompetensi, integritas, serta didukung tata kelola yang transparan akan menjadi pijakan bagi Danantara Indonesia. Dia menambahkan bahwa momentum ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memantapkan posisi sebagai kekuatan ekonomi global.
Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar atau Rp618 triliun. Proyek-proyek ini meliputi sektor pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan (EBT).
