Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerbitan Kangaroo Bond yang direncanakan pada Agustus 2025 atau bulan depan masih akan menunggu keputusan hasil pertemuan investor di Australia.
Sri Mulyani menyampaikan saat ini otoritas fiskal dalam proses persiapan penerbitan surat utang dalam dolar Australia. Termasuk melakukan investor meeting di Australia untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pihak Australia.
Penerbitan Kangaroo Bond akan menjadi sejarah bagi Indonesia, sehingga Sri Mulyani akan melakukan peninjauan secara hati-hati terhadap kondisi pasar.
“Kami nanti akan membuat keputusan mengenai penerbitan, apabila kondisi semuanya baik, kami berencana melakukan [penerbitan] pada Agustus [2025],” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Senin (28/7/2025).
Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan ini bukan semata-mata hanya untuk diversifikasi surat utang, tetapi juga menggambarkan kerja sama Indonesia dengan Australia.
Maklum, kedua negara baru saja memperingati 75 tahun hubungan diplomatik, di mana 50 tahun sejak Australia menjadi mitra dialog pertama Asean dan 25 tahun kerja sama dalam G20.
Baca Juga
Untuk itu, kedua negara bersama-sama memperkuat kerja sama, termasuk salah satunya mulai menerbitkan diversifikasi pembiayaan Kangaroo Bond.
Sementara mengenai jumlah penerbitan maupun imbal hasil, Sri Mulyani masih belum dapat menyampaikannya.
Adapun, rencana diversifikasi lainnya, yakni Dimsum Bond, Sri Mulyani menegaskan bahwa penerbitannya masih akan sesuai dengan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 2025.
“Tentu kami masih akan melihat perkembangan dari penerimaan belanja dan situasi di kuartal III dan kuartal IV. Namun, karena ini semester kedua, kami akan pertimbangkan secara sungguh-sungguh pada semester dua,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa pihaknya mempertimbangkan dengan serius penerbitan Dimsum Bond dan Kangaroo Bond dalam rangka diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor.
Diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor sangat diperlukan dalam mengelola portofolio utang pemerintah yang optimal, yakni meminimalkan cost of fund (biaya) dengan risiko yang terkendali.
Sejauh ini, penerbitan utang dalam mata uang selain rupiah telah dilakukan dalam mata uang dolar AS—yang mendominasi SBN berdenominasi mata uang asing—serta yen Jepang dan euro.
