Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) siap melakukan manuver bisnis demi menghadapi penurunan alokasi anggaran infrastruktur dan perubahan prioritas program pemerintah pada 2025.
Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta mengatakan bahwa perseroan menargetkan perolehan kontrak baru sekitar Rp27 triliun hingga Rp28 triliun sepanjang 2025.
Untuk meraih target tersebut, dia menuturkan ADHI berencana memacu portofolio kontrak yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta seiring dengan penurunan anggaran infrastruktur dalam APBN 2025.
“Perseroan menyusun target kinerja keuangan 2025 dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan yang ada,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/2/2025).
Rozi menambahkan manajemen berfokus untuk meraih pertumbuhan pendapatan pada tahun ini, sejalan dengan upaya percepatan penyelesaian proyek, penambahan kontrak baru, serta efisiensi operasional dan pengendalian biaya.
“Perseroan berkomitmen terus beradaptasi dengan kondisi pasar dan memaksimalkan peluang yang ada guna menjaga pertumbuhan pendapatan yang positif,” ucapnya.
Baca Juga
Sampai dengan Desember 2024, perseroan telah mengantongi nilai kontrak baru sebesar Rp20 triliun. Perolehan itu dikontribusikan dari pekerjaan proyek gedung sebesar 44%, sumber daya air 22%, serta jalan dan jembatan 22%.
Di sisi lain, sumber pendanaan proyek ADHI masih bersumber dari pemerintah dengan kontribusi sebesar 49%, swasta mencapai 16%, dan sisanya BUMN.
Untuk diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran menempuh langkah efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas porsi infrastruktur sebesar 34,4% dari yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, total nilai anggaran belanja yang akan dipangkas di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp256,1 triliun.
Salah satunya adalah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal dipangkas hingga Rp81 triliun dari total pagu sebesar Rp110,95 triliun.
