Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia berpeluang merelaksasi ketentuan rasio free float bagi BUMN ataupun swasta yang berencana menggelar initial public offering (IPO) dengan target dana jumbo.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji batas ideal rasio free float atau saham yang dimiliki publik saat penawaran umum saham perdana.
Berdasarkan ketentuan III.2.6.3 Peraturan No. I-A, calon perusahaan tercatat dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun sebelum penawaran umum, sedikitnya memiliki saham free float 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.
“Ini yang sedang kami kaji dan didiskusikan oleh OJK. Mungkin ada pengecualian untuk satu signifikan yang besar, dia tidak perlu 10%. Kami lagi hitung,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Iman menuturkan BEI sempat memberikan relaksasi aturan free float kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang sebelumnya berencana menggelar IPO pada 2023 dengan perkiraan target dana sebesar US$2 miliar.
Namun, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu batal melantai karena Kementerian BUMN menilai momentum pasar belum cukup ideal.
Baca Juga
“Kami memberikan relaksasi buat PHE untuk [free float] lebih kecil dari 10% kalau kita tahu size-nya besar. Saya rasa itu juga lagi kami lakukan dan sekarang sedang melihat berapa free float yang pas,” ucap Iman.
Sementara itu, dia menyampaikan bahwa hingga akhir tahun ini, belum ada entitas pelat merah yang masuk dalam antrean IPO. Padahal, aksi penawaran umum saham perdana BUMN cukup dinantikan oleh investor.
“Market cap kita didorong oleh perusahaan-perusahaan besar yang likuid. Tentu saja yang paling ditunggu adalah BUMN, di samping perusahaan swasta,” pungkasnya.
Iman pun berharap pemerintahan baru mampu membawa anak perusahaan pelat merah, seperti PHE, PT Indonesia Asahan Inalum, dan subholding PTPN yakni PalmCo untuk dapat melantai di Bursa pada 2025.
BUMN TUNDA IPO
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyatakan IPO PalmCo ditunda sembari menunggu kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” kata Ghani melalui pesan singkat kepada Bisnis pada 10 Oktober lalu.
Ghani tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan catatan Bisnis.com Selasa (24/9/2024), dia menuturkan secara prinsip PalmCo siap untuk melantai di BEI.
Di sisi lain, terkait PHE, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan kinerja sebelumnya dipertimbangkan IPO.
Menurutnya, PHE kini sedang difokuskan menggenjot kinerja eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi (M&A) di luar negeri.
“Dengan harapan, nanti produksi dan kapasitas mereka dalam negeri bisa meningkat dan mempunyai sumur-sumur luar negeri. Dan, baru setelah itu kami akan pertimbangkan lagi [untuk IPO],” ujar Kartika.
Begitu pun dengan Inalum. Dia menyatakan IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter, Kuala Tanjung.
Inalum sempat berencana untuk melantai di BEI pada 2024. Namun, karena pertimbangan proyeksi kondisi pasar modal yang melambat pada tahun pemilu, membuat perusahaan menunda rencana tersebut.
______________
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
