Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan setoran dividen BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp86 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyebut bahwa jumlah tersebut sejatinya masih berada dalam kisaran pencapaian dividen pada 2023 maupun jumlah yang diproyeksikan pada 2024.
“Sebagai ilustrasi, pada tahun ini sampai dengan Juli, setoran dividen BUMN itu berada pada kisaran Rp84 triliun. Saya kira dalam beberapa bulan ke depan, potensi penambahan dividen ini masih bisa terjadi hingga kisaran angka Rp85 triliun,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/8/2024).
Dengan demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian setoran dividen pada tahun lalu, angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,6%. Dengan asumsi jumlah Rp85 triliun tercapai pada akhir tahun ini, Yusuf mengatakan bahwa pemerintah hanya membutuhkan pertumbuhan 0,2% untuk menembus angka Rp86 triliun pada 2025.
“Angka ini relatif kecil, sekali lagi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan setoran setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini,” sambungnya.
Namun, dia menilai bahwa kestabilan BUMN dalam menyetorkan dividen berbeda-beda, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Baca Juga
Dia mencontohkan, pada sektor BUMN yang berbasis komoditas, perubahan harga komoditas global dapat terjadi secara tiba-tiba dan jelas berpengaruh terhadap kinerja BUMN terkait.
“Ketika harga komunitas masuk ke periode normalisasi, tentu ada tantangan bahwa setoran dari BUMN ini akan tidak sebesar BUMN lain yang punya kinerja lebih baik,” tuturnya.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut bahwa BUMN sektor energi menjadi yang paling berisiko secara kinerja jika dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti perbankan.
Pasalnya, dia menilai bahwa volatilitas harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap BUMN tersebut, sehingga pada akhirnya berdampak pada setoran dividen pada 2025.
“Jadi kemungkinan bisa meleset target dividen BUMN tersebut, utamanya disebabkan oleh volatilitas minyak dunia,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).
Ketika ditanya apakah patokan setoran dividen ini akan mendorong BUMN untuk mengorbankan investasi jangka panjang, Tauhid menyebut bahwa jumlah setoran dividen lazim dikurangi untuk memperkuat sumber permodalan melalui capital expenditure.
Dirinya kembali menggarisbawahi bahwa BUMN sektor energi lah yang paling berpeluang mengambil langkah tersebut apabila capaian hasil produksi minyak dan gas tidak optimal.
“Sehingga kalau katakanlah dividennya besar, otomatis capital expenditure-nya harus dikurangi,” tandas Tauhid.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan nota keuangan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), terutama dividen BUMN mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020–2023, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 15,8% tiap tahunnya.
Pertumbuhan terendah terjadi pada 2021, terkontraksi sebesar 53,8% karena berkurangnya setoran dividen BUMN. Pada saat itu, setoran dividen BUMN jeblok dari Rp41,9 triliun pada 2020 menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 di tengah merebaknya pandemi Covid-19.
Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pendapatan KND tetutama dividen BUMN terjadi pada 2023 sebesar 102,1% disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022. Tercatat, realisasi penerimaan dividen BUMN pada 2023 mencapai Rp81,2 triliun.
