Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan harga teoritis saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) sebesar Rp204, usai perseroan menggelar perdagangan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau cum-right.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari, mengatakan harga saham WIKA pada saat akhir cum-right di pasar reguler pada Selasa (16/4) bercokol di level Rp240. Dengan demikian harga teoritis ditetapkan sebesar Rp204.
Adapun penetapan harga teoritis berdasarkan pada rasio HMETD perseroan yakni 100.000.000:521.981.761 dengan harga pelaksanaan Rp197 per saham.
“Harga teoritis saham WIKA yang dicantumkan di JATS untuk pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 17 April 2024 disesuaikan dengan fraksi harga menjadi Rp204,” ujar Made Kusuma dalam surat pengumuman BEI, dikutip Rabu (17/4/2024).
Berdasarkan prospektusnya, WIKA diketahui menawarkan sebanyak 46,81 miliar saham baru seri B dengan nominal Rp100 per saham. Sementara itu, harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp197 per saham atau mewakili 83,92% dari modal ditempatkan.
Aksi tambah modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II atau rights issue ini merupakan pintu masuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp6 triliun.
Baca Juga
Menyitir indikasi jadwal yang dirilis perseroan, tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD atau ex-right di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada Rabu (17/4/2024), sementara di pasar tunai diagendakan pada 19 April mendatang.
Selain itu, rights issue akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di luar bursa selama lima hari kerja, mulai 22 April – 26 April 2024. Adapun pencatatan saham baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada 22 April.
Dalam aksi korporasi tersebut, WIKA mengincar dana sebesar Rp9,2 triliun. Proporsinya berasal dari suntikan PMN sebesar Rp6 triliun, dan sisanya diharapkan berasal dari publik.
Meski demikian, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito sudah mewanti-wanti bahwa partisipasi publik dalam aksi rights issue perseroan diperkirakan cukup rendah. Hal ini mengingat kondisi keuangan WIKA yang masih dalam tahap penyehatan.
“Kami melakukan non-deal roadshow [NDR] ke beberapa pihak agar porsi publik bisa diserap,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Agung menjelaskan dana aksi korporasi akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional (PSN). Dana rights issue juga bertujuan menuntaskan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditargetkan rampung pada 2024 – 2025.
Selain merampungkan sejumlah proyek strategis, dana rights issue bakal digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kinerja, serta memperbaiki kondisi keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
