Strategi WIKA Tekan Biaya Operasional di 2024, Bakal Pangkas Pegawai?

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) berencana mengurangi beban operasional pada 2024. Salah satu upaya yang akan ditempuh perseroan adalah menahan laju pertumbuhan pegawai. 

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan bahwa langkah mengurangi biaya operasional merupakan salah satu strategi penyehatan keuangan yang kini sedang dilakukan.

“Salah satu yang menjadi langkah penyehatan yaitu biaya operasional perusahaan. Langkah tersebut dengan melakukan zero growth pegawai, yang sudah pensiun tidak kami gantikan dengan yang baru,” ujarnya dalam paparan publik, Senin (27/11/2023). 

Seiring dengan upaya itu, WIKA memperkirakan nilai kontrak baru yang diraih perseroan pada 2024 berada pada rentang Rp25 triliun hingga Rp27 triliun. Jumlah tersebut tidak disebut tidak berbeda jauh dengan proyeksi nilai kontrak yang diraih sepanjang 2023. 

“Terkait target kontrak baru tahun depan, tahun politik biasanya perusahaan konstruksi memiliki cycle perlambatan karena menunggu hasil pemilu. Kami masih mengevaluasi besaran nilainya, kemungkinan sama dengan tahun ini yakni Rp25 – Rp27 triliun,” tuturnya. 

Adapun jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan capaian WIKA tahun 2022. Sepanjang tahun lalu, emiten BUMN ini meraup nilai kontrak baru sebesar Rp33,35 triliun. 

Mahendra menuturkan penurunan tersebut sudah diprediksi sebab saat ini WIKA sedang dalam kondisi penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial kepada kreditur atau standstill.

Sampai dengan akhir September 2023, WIKA tercatat meraih nilai kontrak baru sebesar Rp21,44 triliun. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,5% secara tahunan (year-on-year/YoY). 

Kontribusi terbesar dari kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung sebesar 49,6%, kemudian disusul dari segmen industri, EPCC, properti dan investasi.  

Sementara itu, dari sisi pemberi kerja, sebagian besar proyek yang diraih oleh Wijaya Karya berasal dari BUMN dan pemerintah, dengan skema pembayaran monthly progress.

“Perolehan kontrak baru ini menjadi hal yg krusial dalam langkah penyehatan perseroan, di mana hal ini akan menjamin adanya cash in bagi perseroan,” tutur Mahendra.