Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori memandang penambahan kuota impor beras 1,5 juta ton terlalu banyak.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah sepakat menambah kuota impor 1,5 juta ton usai penugasan impor beras sebelumnya sebanyak 2 juta ton oleh Bulog rampung pada November 2023.
"Negara harus memastikan punya stok beras yang memadai. Namun, tambahan impor 1,5 juta ton terlalu besar," ujar Khudori saat dihubungi, Selasa (10/9/2023).
Meskipun begitu, Khudori mengakui bahwa importasi menjadi langkah paling memungkinkan saat ini untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan stabilisasi harga beras.
Pasalnya, sejak awal tahun Bulog sudah kesulitan menyerap gabah petani lantaran harga yang tinggi menjauhi harga pembelian pemerintah (HPP). Mengandalkan produksi dalam negeri saja di tengah fenomena El Nino pun menjadi sesuatu yang tidak pasti.
Menyitir data prognosa neraca pangan nasional yang dihimpun Bapanas per 20 September 2023, diperkirakan produksi beras tahun ini hanya sekitar 30,83 juta ton. Angka produksi itu merosot dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 31,54 juta ton pada 2022, dan 31,36 juta ton pada 2021.
Baca Juga
Sementara konsumsi tahun ini diproyeksikan mencapai 30,84 juta ton. Angka konsumsi beras tersebut lebih tinggi dari konsumsi pada 2022 sebanyak 30,2 juta ton dan pada 2021 sebanyak 30,04 juta ton.
"Sebenarnya saya tidak setuju impor, tapi dalam situasi seperti ini negara tidak boleh berjudi dengan ketidakpastian," ucap Khudori.
Namun, Khudori berpendapat, ihwal rencana impor beras skala jumbo itu, jumlah importasi beras harus dihitung secara cermat beserta waktu kedatangan beras di Indonesia. Beras impor harus dipastikan tiba sebelum panen raya berlangsung di tahun depan.
"Mesti dipastikan tidak meleset. Agar [impor] tidak menimbulkan mudarat," katanya.
Sebelumnya, Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi memastikan ada tambahan kuota impor beras 1,5 juta ton di akhir tahun ini. Adapun izin tambahan impor tersebut sudah terbit setelah dikoordinasikan dalam rapat antara Kementerian dan Lembaga.
"Pak Presiden ingin nambah 1,5 juta ton importasi, izin sudah siap, RIPH [rekomendasi impor produk hortikultura] sudah, impor sudah, tinggal percepatan bidding oleh Bulog," ujar Arief saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian, Senin (9/10/2023).
Adapun sumber impor beras tersebut, kata Arief paling besar masih mengandalkan Vietnam dan Thailand. Kendati demikian, Arief menekankan bahwa impor beras tambahan ini dilakukan sebagai upaya menghadapi kondisi darurat pemenuhan stok beras dalam negeri.
"Jangan kita bangga impor-impor terus ya, ini hanya emergency mentop-up stok levelnya Bulog," ujar Arief.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (8/10/2023), Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahri mengatakan impor beras selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dia menyebut total impor beras sepanjang 2015-2023 telah mencapai 8,4 juta ton.
"Jika ditambah lagi di awal 2024 sebanyak 1 juta ton berarti dua periode pemerintahan Jokowi sudah [impor beras] mencapai 9,4 juta ton," kata Syaiful dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).
Dia pun membandingkan impor beras saat pemerintahan presiden sebelumnya. Pada rezim Soeharto, Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 6,1 juta ton. Selain itu di era Presiden B.J Habibie impor beras dilakukan sebanyak 4,35 juta ton saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Kemudian, dia menyebut impor beras zaman Presiden Yudhoyono sebanyak 4,5 juta ton.
Menurutnya, impor beras menjadi indikator gagalnya program ketahanan pangan nasional. Dia menilai pemerintah pun belum bisa memberikan solusi konkrit mengatasi harga beras yang terus melambung belakangan ini.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
