Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perang dengan Barang Selundupan Dikobarkan, Semua Impor Ilegal Ditindak

Pemerintah memastikan akan menindak semua barang konsumsi ilegal yang masuk Indonesia dan merugikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Perak melakukan demonstrasi pemeriksaan barang kiriman di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di PT Indra Jaya Swastika (IJS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya./Bisnis-Sholahuddin Al Ayyubi
Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Perak melakukan demonstrasi pemeriksaan barang kiriman di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di PT Indra Jaya Swastika (IJS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya./Bisnis-Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengobaran 'perang' dengan barang yang masuk ke Indonesia secara ilegal dari luar negeri. Pemerintah memastikan bakal menindak semua barang impor konsumsi ilegal yang saat ini membanjiri Indonesia dan telah merugikan para pelaku UMKM serta pasar tradisional.

Barang impor konsumsi tersebut antara lain pakaian, kosmetik, alas kaki hingga mainan anak yang kini mulai marak masuk ke Tanah Air secara ilegal.

"Berbagai langkah pengawasan-pelarangan dan penindakan penertiban akan dilakukan terhadap impor barang konsumsi yang membanjiri Indonesia," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun media sosial @smindrawati, Kamis (5/10). 

Dia menjelaskan bahwa selama ini dirinya sering mendapatkan keluhan masyarakat dan berbagai asosiasi usaha mengenai barang impor yang masuk ke Indonesia secara ugal-ugalan. 

Hal tersebut, menurut wanita yang akrab disapa Ani itu telah berdampak terhadap pasar tradisional yang semakin sepi, ditambah lagi pasar tradisional juga harus bersaing dengan pemain e-commerce di Indonesia. 

"Juga maraknya impor barang ilegal pakaian bekas dan impor borongan telah mengancam perekonomian Indonesia," katanya.

Maka dari itu, Ani menggelar rapat untuk menuntaskan hal tersebut bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Dirjen Imigrasi dan Dirjen Bea Cukai. 

"Presiden @jokowi menginstruksikan para Menteri terkait dan Kepolisian serta APH untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan banjirnya barang impor ilegal maupun praktek dumping yang merugikan industri dan perdagangan dalam negeri," katanya. 

Ani juga meminta kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membantu menjaga dan mengamankan perekonomian Indonesia. 

"Terutama UMKM dan menyelamatkan negara kita," tulisnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper